GRESIK – beritautama.co- Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023 yang tengah dibahas oleh Komisi-komisi di DPRD Gresik, sebanyak 14 organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengusulkan kenaikan anggaran belanja.
Realitas tersebut tentu menjadi pembahasan di kalangan legislatif. Misalnya anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Yang direncanakan naik dari sebesar Rp 11 miliar menjadi sebesar Rp 23 miliar.
“Kan berupa usulan. Detailnya akan terbuka dalam pembahasan rancangan APBD Gresik tahun 2023 nanti,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Gresik, Sujono, Selasa (09/08/2022).
Setidaknya, penambahan anggaran belanja tersebut karena tahun politik yang akan difokuskan pada kegiatan sosialisasi masyarakat. Baik bagi pemerintah, penyelenggara maupun organisasi masyarakat. Termasuk penambahan bantuan keuangan bagi partai politik (Banpol). Dengan usulan Rp 8.000 setiap setiap perolehan suara masing-masing parpol yang memiliki kursi di DPRD Gresik. Meski demikian, usulan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Sebab, pada tahun 2022 ini, banpol hanya sebesar Rp 6000 persuara.
“Boleh saja mengusulkan, kami tindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya,” tandas dia.
Di tahun 2023 yang merupakan tahun politik, ada juga hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gresik sebesar Rp 11 miliar.
Sedangkan Komisi III DPRD saat menyoroti tingginya penambahan belanja di Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik. Pada APBD Gresik tahun 2022, anggaran belanja di Dishub sebesar Rp 33 miliar.
“Dalam draft KUA PPAS 2023 mengusulkan penambahan 100 persen. Yakni mencapai Rp 63 miliar,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi..
Penambahan biaya belanja tersebut dampak dari peralihan beban pembiayaan listrik. Khususnya pembayaran penerangan jalan umum (PJU). Sebelumnya, sektor tersebut merupakan tagihan di Bagian Umum Pemkab Gresik.
“Namun, sekarang dibayar sendiri oleh Dishub. Anggarannya pun terlihat membengkak,” terangnya.
Menurut politisi PKB ini, tingginya pembayaran PJU memang wajar karena jumlahnya cukup banyak. Apalagi, setiap tahun jumlahnya selalu mengalami kenaikan. “Tahun depan juga ada penambahan titik baru untuk PJU. Sehingga jumlahnya terus meningkat,” kata dia.
Tahun mendatang, Dishub juga mengusulkan anggaran Rp 4 miliar untuk pemasangan PJU baru disejumlah titik. Khususnya pada wilayah rawan kecelakaan lalu lintas. “Cukup penting untuk kebutuhan masyarakat. Namun usulan tersebut akan kami evaluasi kembali,” tandas dia.
