GRESIK, Berita Utama –Membludak, jumlah pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibuka serentak mulai tanggal 20- 29 November 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih calon Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD, yang akan di laksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dari total kebutuhan sebanyak 90 PPK, sudah melebihi 471 pelamar.
“Luar biasa. Partisipasi masyarakat Gresik sangat tinggi. Per tanggal 24 November 2022 saja, sudah ada 471 pelamar, dari kebutuhan 90 PPK. Sementara itu, Manyar menjadi kecamatan dengan partisipasi tertinggi 41 pendaftar, disusul kecamatan kebomas 37 pendfatar serta kecamatan cerme 35 pendftar, KPU Gresik sangat mengapresiasi ini,” jelas Komisioner Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Gresik, Makmun kepada beritautama.co, Sabtu (26/11/2022).
Terdapat kenaikan besaran honorarium bagi Badan Adhoc untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 dibandingkan jumlah yang diterima pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020. Keputusan besaran honorarium tersebut tercantum pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 5 Agustus 2022. Dan KPU RI sendiri telah mengumumkan besaran honorarium bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Rincian besaran honorarium bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 yakni Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yakni Ketua PPK untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 2.500.000 dan Pilkada 2024 sebesar Rp 2.500.000. Sedangkan honoratium Anggota PPK untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 2.200.000 dan Pilkada 2024 sebesar Rp 2.200.000,-.
Sedangkan honorarium Sekretaris PPK untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 1.850.000,-, Pilkada 2024 sebesar Rp 1.850.000,-. Untuk Pelaksana PPK di Pemilu 2024 sebesar Rp 1.300.000 dan Pilkada 2024 sebesar Rp 1.300.000,-.
Untuk honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) yakni Ketua PPS di pemilu 2024 sebesar Rp 1.500.000 dan Pilkada 2024 sebesar Rp 1.500.000,-. Untuk anggota PPS di Pemilu 2024 sebesar Rp 1.300.000,- dan Pilkada 2024 sebesar Rp 1.300.000,-.Sekretaris PPS di Pemilu 2024 sebesar Rp 1.150.000,- dan Pilkada 2024 sebesar Rp 1.150.000,-. Untuk Pelaksana PPS di Pemilu 2024 sebesar Rp 1.050.000,- dan pilkada 2024 sebesar Rp 1.050.000,-
Sedangkan honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Ketua KPPS di Pemilu 2024 sebesar Rp 1.200.000,- dan Pilkada 2024 sebesar Rp 900.000,-. Sedangkan anggota KPPS di Pemilu 2024 sebesar Rp 1.100.000,- dan Pilkada 2024 sebesar Rp 850.000,-. Untuk honor Satlinmas di Pemilu 2024 sebesar Rp 700.000 dan Pilkada 2024 sebesar Rp 650.000,-
Kemudian honorarium Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 1.000.000,- dan Pilkada 2024: Rp 1.000.000,-
Selain besaran honorarium, pemerintah juga telah menetapkan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Rinciannya, luka sedang memperoleh santunan sebesar Rp 8.250.000 per orang. Sedangkan luka berat dapat santunan sebear Rp 16.500.000 per orang. Catat permanen sebesar Rp30.800.000 per orang, meninggal dapat santunan Rp36.000.000 per orang dan bantuan biaya pemakaman: Rp10.000.000 per orang.
Makmun menyebut, syarat menjadi PPK diantaranya adalah minimal berusia 17 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, serta sehat jasmani dan rohani.
“Syarat PPK yang tidak boleh dari anggota partai politik ini, bertujuan untuk menjaga integritas penyelenggara Pemilu 2024. Kita juga menekankan aspek kesehatan penyelenggara pemilu, demi kehati-hatian dalam Pemilu 2024 nanti,” tandas dia.
Terkait pendaftaran badan adhoc PPK dan PPS, lanjut Makmub, KPU beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, pendaftar dilkukan melalui online yakni melalui SIAKBA (sistem informasi nggota KPU dan badan adhoc)
“Mekanisme untuk mendaftar menjadi PPK dan PPS, kali ini menggunakan SIAKBA, dalam rangka memudahkan KPU membuat database penyelenggara pemilu yang valid,” imbuh dia.
Aplikasi SIAKBA, lanjut Makmun, mempunyai keunggulan dalam transparansi rekrutmen penyelenggara pada publik, artinya masyarakat bisa mengetahui dengan jelas melalui internet jumlah pendfatar setiap kecamatannya.
“Selanjutnya, kami menghimbau seluruh masyarakat Gresik untuk ikut mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024, mulai dari verifikasi, perekrutan badan adhoc, serta menggunakan hak pilih pada hari pelaksaan Pemilu 2024,” jelasnya.
Komentar telah ditutup.
