GRESIK, Berita Utama – Konsep politik dan kebangsaan yang sesuai dengan ajaran islam dibedah dalam agenda halaqoh fiqih peradaban dengan tema Fiqih Siyasah dan Negara Bangsa di Pondok pesantren (Ponpes) Qomaruddin Bungah Gresik, Rabu (14/12/2022) kemarin, dengan nasarasumber Wakil Rais Aam PBNU KH. Afifuddin Muhajir yang memaparkan ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait siyasah atau politik.
Seperti pendapat Syekh Muhammad Abduh, yakni ‘naudzubillahi minas siyasah atau saya memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari persoalan politik’.
Namun, pihak lain menyebutkan hal yang berbeda atau justru bertolak belakang. Seperti Syekh Najmuddin Al Bihan yang menyebutkan ‘almuslimuna alladzina la yahtammuna bi siyasah, yahkumuhum siyasiyuna la yahtammuna bil Muslimin’. Maknanya, orang-orang Islam yang tak peduli dengan persoalan politik, akan dipimpin oleh kaum politisi yang tak peduli dengan kaum muslimin.
“Ini artinya politik itu penting. Sesungguhnya perbedaan cara pandang tentang politik antara Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Najmuddin Al Bihan karena politik yang dilihat keduanya berbeda. Politik yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abduh adalah siyasah takfiri yah atau menghalalkan segala cara, tetapi yang dilihat Syekh Najmuddin Al Bihan adalah siyasah syar’iyah atau politik kemaslahatan,” katanya.
Siyasah syar’iyah, bisa mengarah kepada mu’tabaroh ataupun mursalah. Hal itu tertuang dalam tiga qonun asasi Qowaidul Fiqhiyah. Dimana, sesuatu yang menurut akal sehat itu baik maka dinamakan maslahat. Selanjutnya sesuatu yang menurut akal sehat itu baik dan mendapat apresiasi dari Alqur’an dan hadits itu, dinamakan maslahat mu’tabaroh. Sebaliknya, yang tidak mendapat apresiasi dari Alqur’an dan hadits, dinamakan maslahat mulghot.
“Kalau ada maslahat atau menurut akal sehat itu baik akan tetapi tidak memiliki acuan langsung baik yang mengapresiasi maupun menafikan di dalam Alqur’an maupun Assunnah, itu dinamakan maslahat mursalah,” sambung dia.
Sedangkan Ketua Aswaja NU Center Jatim KH. Ma’ruf Khozin lebih lebih menjelaskan terkait asal-usul nasionalisme atau mencintai tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dari berbagai pendapat ulama terdahulu.
Selain dari PBNU, agenda ini juga dihadiri Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibag, perwakilan PCNU Gresik, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin KH Nawawi Sholeh, Rektor Universitas Qomaruddin Iskandar Ritonga, dan segenap para alumni Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
Komentar telah ditutup.
