GRESIK- beritautama.co- Pada semeter I APBD Gresik tahun 2022, realisasi anggaran sebesar 47%. Sehingga, masih belum tampak dirasakan dimasyarakat secara langsung. Untuk itu, Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) berpandangan perlu adanya rasionalisasi dan evaluasi yang mendalam dalam proses realisasi belanja daerah. Hal tersebut dikatakan Lilik Hidayati ketika membacakan PU FAP terkait Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2022 dalam rapat paripurna, Rabu (14/09/2022).
“Dinas Pendidikan sampai saat ini program untuk seragam sekolah gratis belum terealisasi dan terkait insentif guru swasta yang sampai saat ini, datanya juga belum dinyatakan valid,”imbuh dia.
Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR), sambung dia, lambat proses pembangunan infrastrukur di Gresik menjadi kegelisahan masyarakat akan keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Gresik.
“Mohon bupati memberi penjelasan,”harap dia.
Sedangkan Mega Bagus Syahputra yang membacakan PU FPDIP menyatakan, pendapatan daerah Kabupaten Gresik ini sampai sekarang masih banyak ditopang dari pusat, dimana posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil prosentase dari total pendapatan daerah. pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah yang justru porsinya lebih besar.
“Jadi Pemkab Gresik dari tahun ke tahun semakin tidak bisa mandiri dalam menopang biaya-biaya pemerintah daerahnya. Semakin manja dan semakin malas bekerja untuk meningkatkan PAD,”ucapnya.
Padahal, lanjut dia, kalau di gali secara serius, potensi PAD sangat tinggi, dan tidak kalah dengan Kabupaten atau kota lain di Jawa Timur. baik dari segi pendapatan dari restoran, reklame, parkir dan juga Minerba. Terlebih lagi akan banyak perusahaan-perusahaan berskala internasional yang berdiri di Kawasan JIIPE.
“Fraksi PDI Perjuangan melihat belum optimalnya pendapatan daerah dengan akurasi data potensi serta belum optimalnya pengawasan pemungutan pajak daerah merupakan permasalahan yang sering dihadapi. Oleh sebab itu, langkah-Langkah konkret dan strategi apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Gresik dalam mengatasi permasalahan itu. Mohon penjelasan saudara bupati,”ujarnya.
Ditambahkan, organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan BPPKAD masih belum mempunyai mindset inovasi untuk terpenuhinya target pendapatan.
“Fraksi PDI Perjuangan pesimis dengan kenaikan pendapatan yang sangat signifikan terbukti dengan realisasi PAD yang sangat kecil di semester I ini. Strategi apa yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya penanganan retribusi parkir tepi jalan dan Galian C?,”tanyanya.
Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit perubahan PAPBD tahun 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diprediksikan sebesar Rp 246 milyar. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 21,4 milyar.
“Fraksi PDI Perjuangan menanyakan Penerimaan Pinjaman Daerah apa yang dimaksud ?,”tanyanya.
