GRESIK, Berita Utama-Berkurangnya dana transfer pusat yang nilainya signifikan sekitar Rp 197 miliar, mendapat sorotan tajam dalam pemandangan umum (PU) F- Gerindra DPRD Gresik terkait nota rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Gresik tahun 2023.
“F- Gerindra mencermati serta mempelajari Nota Keuangan RAPBD tahun 2023, saudara bupati terlalu ceroboh dan sembrono di dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Di antaranya DAK, DAU, Dana transfer yang berkurang, apalagi DID yang semestinya kita dapat setiap tahun namun pada tahun 2023 di prediksi nol. Ketidakseriusan Pemkab Gresik untuk melakukan inovasi serta kinerja yang tidak maksimal yang mengakibatkan berkurang nya pendapatan Pemkab Gresik,” Lutfi Dhawan yang membacakan PU F-Gerindra dalam rapat paripurna, Senin (31/10/2022).
Dari permasalahan itu, lanjut dia, hendaknya Pemkab Gresik betul betul serius di dalam mengelola pendapatan asli Daerah (PAD). Sehingga tidak lagi mengandalkan dana dana dari pusat sebagai pendapatan yang utama.
Ditambahkan,pembangunan di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gresik memfokuskan pada isu isu strategis yakni pningkatan infrasruktur, penaggulangan banjir dan penurunan angka kemiskinan.
“Peningkatan infrastruktur khususnya pada pembangunan jalan, Fraksi Gerindra melihat masih banyak nya jalan yang rusak serta pembangunan nya tidak maksimal pada 1 titik melainkan terkesan dokji dok beh. Strategi apa yang akan dipakai dalam peningkatan jalan serta berapa prosentasenya jalan baik di tahun 2023,Mohon penjelasan?,”pintanya.
Dalam penurunan angka kemiskinan, sambung dia, F- Gerindra menyoroti program organsiasi perangkat daerah (OPD) yang hanya terkesan bagi bagi uang kepada masyarakat. Contoh data terpadu kesejaahteraan sosial (DTKS) yang masih amburadul,
“Sehingga Penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Mohon penjelasan?,”harap dia.
Dalam hal pendapatan daerah, sambung dia, implementasinya perlu didukung strategi yang terukur yang dapat diharapkan mampu menjadi solusi problem anggaran.
“Kalau kita hanya megandalkan sektor pajak daerah, ditinggal tidur saja, pendapatan sudah masuk. Beberapa strategi bertahun- tahun yang lalu dilakukan ternyata tidak mampu menaikkan pendapatan daerah. Maka Perlu beberapa Perubahan Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah supaya terkesan tidak dianggap terlelap.Inovasi apa yang akan dilakukan. Mohon penjelasan?,”pintanya. Terkait dengan pembelian lahan pembebasan penanggulangan banjir, sambung Dhawam, jarna menjadi prioritas maka Fraksi Gerindra meminta ke pemerintah daerah agar menambah belanja, sehingga bisa mencapai progres yang telah tercamtum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
