GRESIK, Berita Utama- Sebanyak 15 buah judul usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) telah disepakati oleh Pemkab Gresik dan DPRD Gresik masuk dalam program pembentukan peratran daerah (Propemperda) tahun 2023 mendatang. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna di DPRD Gresik, Senin (21/11/2022)
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda membacakan laporannya.
“Berdasarkan hasil konsultasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah di rekomendasiempat) judul rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah Yaitu :
rencana pembangunan industri kabupaten, gerakan masyarakat hidup sehat, perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,”ujar dia.
Selain itu, sambung dia, ada 8 judul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRDGresik. Yakni,
perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2013 tentang pelayanan publik,perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Perubahankedua atas Perda nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan. dan pemberhentian kepala desa.
“Pemberdayaan masyarakat kelurahan, pajak daerah dan retribusi daerah, perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pengendalian air limbah dan pengelolaan kualitas air dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia,”urai dia.
Juga, lanjut politisi PPP ini, 3 judul rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD Gresik..
“Mohon kiranya judul ranperda pada propemperda tahun 2023 tersebut dapat di tetapkan dalam rapat paripurna ini,”tandas dia.
Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dalam sambutannya mengakatakan , bahwa, pada tanggal 16 Juni tahun 2022 telah ditetapkan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Arti penting yang harus kita pahami bersama dengan adanya undang-undang ini adalah, bahwa dalam proses pembentukan peraturan di daerah, yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan,”papar dia.
Undang-undang ini, lanjut dia, juga memperkuat proses keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat hak. Yaitu, hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Tidak kalah pentingnya, dalam undang-undang ini juga menegaskan arti penting harmonisasi pembentukan peraturan daerah melalui proses pendampingan oleh Kemenkumham.
“Berdasarkan hal tersebut kami mohon kiranya saudara pimpinan dan anggota dprd selalu mensupport kami dalam menjaga peraturan perundang-undangan utamanya dalam membentuk regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, harmonis, dan lebih kondusif untuk kesejahteraan masyarakat,”pintanya.
