GRESIK- beritautama.co- Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sorotan kalangan DPRD Gresik ditengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah Kecamatan. Sebab, salah satu problem dalam proses penyusunan RDTR yakni pengendalian ruang.
Menurut Ketua Fraksi PKB Gresik, M Syahrul Munir ada 7 problem yang harus dihitung sebagai variabel penyusunan RDTR maupun perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satunya potensi perencanaan dan pembangunan yang tidak singkron antara pemerintah desa dengan Pemkab Gresik. Kemudian, kualitas pembangunan struktur ruang, baik itu jalan, transportasi, drainase, irigasi dan lainnya. Padahal, berpengaruh pada pengembangan sebuah kawasan.
“Misalnya drainase industri dan irigasi. Ini dua hal yang berbeda dan tidak boleh menjadi satu. Apa jadinya pertanian yang pengairannya juga dialiri drainase industri?,” ujarnya mendampingi Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansya dalam forum konsultasi publik penyusunan RDTR Kecamatan Menganti yang digelar DPUTR Gresik, Kamis (28/07/2022).
Problem lain, lanjut dia, status dan kelas jalan yang akan berimplikasi pada percepatan pembangunan. Sehingga, perlu dipetakan jalan yang statusnya perlu dialihkan.Misal status jalan kabupaten menjadi jalan desa.
“Agar bisa lebih cepat dibangun dengan dana desa misalnya, karena kalau menunggu APBD perlu waktu lama,” cetus Anggota Komisi II DPRD Gresik ini.
Syahrul yang juga masih sebagai Ketua Pansus RTRW Gresik 2021-2041 juga menyoroti lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang yang juga menjadi problem. Selama ini menjadi penyebab carut marutnya kondisi tata ruang di Kabupaten Gresik. Kaarena, banyak penggunaan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.
“Kalau kita uji petik di beberapa spot pasti ada itu pelanggaran ruang, dan jelas merugikan. Investor juga dirugikan,” kritiknya.
Dicontohkan, sebuah kawasan yang sebenarnya diplot sebagai wilayah pengembangan perumahan atau permukiman yang ideal menurut investor pengembang. Namun tiba-tiba ada industri atau pabrik yang dibangun di sebelahnya.
“Akhirnya kan tidak ideal untuk sebuah perumahan, begitupun sebaliknya. Nah ini untuk Dinas agar intens berkoordinasi dengan Perizinan dan Satpol PP untuk pengendalian (pemanfaatan ruang),” tandas dia.
