GRESIK, Berita Utama- Kalangan DPRD Gresik mendesak Bantuan Operasional Daerah (Bosda) yang telah dianggarkan dalam APBD Gresik tahun 2024 menjadi prioritas bagi Pemkab Gresik dalam pencaiarannya. Sehingga, tidak terulang kembali anggaran Bosda yang hangus di tahun 2023 lalu. Sebab, sudah dialokasikan anggarannya tetapi APBD Gresik deficit sehingga tak dicairkan.
Desakan berasal dari Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad yang mengaku mendapat complain dari lembaga pendidikan swasta terkait Bosda tahun 2023 kemarin hanya dibayar separuh saja.
“Bosda bukan termasuk piutang daerah, jadi kalau tidak dibayar tahun berjalan ya hangus. Meskipun pagu anggarannya ada,” ujar dia kepada awak media dengan nada serius, Senin (04/03/2024).
Politisi PKB tersebut menginggatkan Pemkab Gresik, bahwa, Bosda sangat dibutuhka oleh sekolah swasta, khususnya madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MI). Bahkan, keuangan sekolah swasta di daerah pedesaan cukup tergantung dengan Bosda. Dan Bosda bentuk pemerintah hadir dalam pelayanan dasar di bidang pendidikan.
“Kalau Bosda tidak cair, kasihan. Banyak pembiayaan sekolah yang tidak terbayar,” cetus dia.
Muhammad mengusulkan pencairan Bosda dilakukan pada awal tahun secara penuh untuk menghindari potensi tidak terbayar. Manfaatnya, sekolah sudah punya uang untuk merencanakan kegiatan, sehingga SPP siswa sudah pasti diprediksi.
“Sehingga pungutan iuran sudah bisa dimanage sejak dini. Itu bisa dilakukan ketika kondisi keuangan pemerintah daerah sangat bagus. Sehingga, pada tutup tahun persediaan dana sudah ada untuk mencairkan seluruh Bosda,” paparnya. Perlu diketahui, Anggaran Bosda 2023 dianggarkan sebesar Rp 66.573.949.365, separuhnya yang untuk semester II tidak cair karena krisis fiscal daerah karena eksekutif gagal merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam APBD Gresik 2023.
Komentar telah ditutup.
