SUMENEP – Beritautama.co – Forum Peduli Rakyat Sejahtera (Forperkasa) asal Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep melakukan audiensi dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sumenep bersama perwakilan Pertamina dan Polres Sumenep terkait Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di Kepulauan Sapeken. Audiensi tersebut bertempat di ruang rapat Graha Adhirasa, Kantor Pemda Sumenep, Senin (11/04/2022) kemarin.
Permohonan audiensi Forperkasa kepada Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep, diketahui berkaitan dengan pantauan ketersediaan BBM dan LPG di Kepulauan Sapeken yang mengikutsertakan perwakilan Pertamina dan Polres Sumenep.
Forperkasa meminta penjelasan dari Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep atas ditemukannya dispenser BBM yang kosong di APMS 56.694.06, pada saat pemantauan ketersediaan bahan bakar solar di Kepulauan Sapeken.
Seperti disampaikan Nurahmat, perwakilan dari Forperkasa, sebelumnya ada pengakuan dari Hendra, Staf Bagian Perekonomian Setdakab, pihak Pertamina yang diwakili Deni, dan Kanit Pidter Polres Sumenep, bahwasanya saat melakukan pemantauan di Sapeken, kondisi dispenser BBM APMS milik H. Ardi tersebut kosong.
“Tadi pihak Setdakab, Pertamina, dan Kanit Pidter Polres Sumenep, semuanya mengamini bahwasanya memang ditemukan kosongnya dispenser BBM di APMS milik H. Ardi itu,” jelasnya saat ditemui di sela aksi demonstrasi mahasiswa Sumenep di depan gedung DPRD.
Nurahmat melanjutkan bahwasanya selama ini APMS 56.694.06 Sapeken, telah berulang kali tidak melakukan pengisian BBM ke dalam dispenser sebelum adanya temuan oleh Staf Bagian Perekonomian, Pertamina, serta Pidter Polres Sumenep.
“Kami juga menyampaikan saat audiensi tadi, keterangan dari masyarakat dan juga dari Camat Sapeken, kalau sebelumnya APMS milik H. Ardi telah berulang kali bongkar muat BBM dari tanker di dermaga Pelabuhan Sapeken,” ujar dia.
Tak hanya itu, Nurahmat mengatakan termasuk masalah harga eceran tertinggi (HET) serta perizinan APMS 56.694.06 Sapeken yang diyakini bermasalah, turut disampaikan saat audiensi yang dipimpin oleh Mustangin, Pelaksana Tugas (Plt) Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep.
“Semua permasalahan kami paparkan tadi. Mulai dari harga jual APMS kepunyaan H. Ardi yang di atas HET Pertamina, dan juga perizinannya yang terindikasi banyak ketidaksesuaian. Oh iya, kondisi kelangkaan solar yang melanda Sapeken sekarang ini juga kami utarakan,” imbuh dia.
Oleh sebab itu, Forperkasa akan mengadakan audiensi lanjutan yang direncanakan pada pekan depan, mengingat jarak dari Sapeken ke Sumenep sangat jauh.
“Insya Allah besok kami akan kembali mengirimkan surat permohonan audiensi lanjutan pada minggu depan, guna mendapatkan penjelasan terkait fungsi pengawasan,” ucap dia.
“Karena sesuai regulasi, kecamatan selaku kepanjangan tangan kabupaten, dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah dalam hal distribusi BBM agar tepat volume dan tepat sasaran. Jadi kami memohon kepada Bupati Sumenep, agar dapat kiranya menghadirkan Camat Sapeken beserta Kapolsek Sapeken,” tukasnya.
Sementara itu, Aldy Wiranto Khoirul, Sekretaris Forperkasa yang juga mahasiswa asal Kepulauan Sapeken, atas audiensi yang dilakukan menerangkan bahwa persoalan BBM di Kepulauan Sapeken berbeda dengan permasalahan di daratan.
“Pak Mustangin tadi sempat menyamakan kosongnya BBM di dispenser APMS di Sapeken dengan SPBU di daratan, tentunya kami menentang keras statement itu,” katanya.
“Kok bisa orang yang tidak memahami problem BBM menjabat Plt. Kabag Perekonomian yang juga menangani domain tentang energi di Pemkab Sumenep. Bisa-bisanya dia mengatakan, di SPBU sini (Sumenep, red) juga biasa keterlambatan pengiriman BBM,” tuturnya.
Padahal, Aldy menambahkan, apa yang terjadi pada kosongnya dispenser BBM APMS 56.694.06 bukan karena keterlambatan pengiriman. Tetapi hal tersebut diakibatkan karena memang tidak pernah dituangkan ke dalam tanki agen penyalur minyak dan solar tersebut.
Intinya, menurut Aldy, ia bersama rekan-rekannya mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Sapeken akan terus mengawal polemik APMS 56.694.06 hingga tuntas.
“Kami memperjuangkan aspirasi masyarakat di Sapeken, yang menginginkan APMS yang tertib aturan dan menjual harga yang sewajarnya,” ujarnya.
“Tergambar jelas, dia (Mustangin, red) tidak memahami permasalahan sesungguhnya. Kosongnya BBM di dispenser APMS H. Ardi itu kan, karena memang si pemilik selalu bongkar BBM di dermaga seketika saat tanker datang. Telah berulang kali tidak pernah dimasukkan ke dispenser APMS miliknya. Dibenarkan juga sama pihak terkait tadi,” pungkasnya. (san/zar)