GRESIK, Berita Utama- Kebinggungan teknis pencairannya hibah untuk pembangunan fisik ratusan lembaga pendidikan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMP sederajat se-Kabupaten Gresik yang telah masuk dalam APBD Gresik tahun 2023, akhirnya terjawab setelah Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik meminta asistensi atau pendampingan dari aparat penegak hokum (APH).
“Kita sudah konfirmasi dan meminta penjelasan dari Dispendik setelah meminta asistensi dari APH. Untuk hibah yang persetjuannya dibawah Rp 100 juta, diberikan dalam bentuk swakelola. Sedangkan lembaga pendidikan yang mendapatkan hibah dengan nilai diatas Rp 100 juta, mekanismenya kontraktual,”ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim kepada awak media, Kamis (30/11/2023)
Dijelaskan oleh politisi Partai Golkar ini, Dispendik juga memberikan kepastian ada lembaga pendidikan yang tak lolos verifikasi dalam pengajuan hibah. Nilainya sebesar Rp 7 miliar. Sedangkan, lembaga pendidikan penerima hibah yang mekanismenya melalui kontraktual, total nilainya sebesar Rp 4 miliar. Dengan demikian, anggaran hibah untuk pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 47 miliar hanya menyisakan sebesar Rp 40 miliar.
“Kalau yang tidak lolos verifikasi, tak mungkin bisa dicairkan karena memang tidak layak. Nah, mereka yang menerima dengan mekanisme kontraktual, kita harapkan Dispendik bisa secepatnya merealisasikan. Makanya, Komisi IV akan kami perintahkan untuk mengundang Dispendik lagi.. Kita ingin mengetahui time line supaya jelas,”papar dia.
Sebelumnya, Komisi IV juga sudah berulangkali mengundang rapata kerja dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik dan Bagian Hukum Pemkab Gresik serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik. Sehingga, sudah klir semua terkait SK Bupati untuk lembaga PAUD sebanyak 495 lembaga dengan anggaran sekitar Rp 24 miliar sudah diteken bupati. Kemudian, SD/MI sebanyak 79 lembaga dengan alokasi anggaran sebesar nilainya Rp 5 miliar. Sementara untuk SMP/MTs sebanyak 45 lembaga sebesar Rp 3, 9 miliar.
Sedangkan hibah barang untuk 112 lembaga PAUD sebesar Rp 4,3 miliar. 22 lembaga SD/MI sebesar Rp 1,4 miliar dan 16 lembaga SMP sederajat sebesar Rp 1,1 miliar. Total Rp 40,3 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad mengaku pihaknya akan terus melakukan pengawalan agar hibah untuk lembaga pendidikan tersebut bisa segera cair.
‘Pada pertengahan Desember, kita harapkan sudah bisa dicairkan semua. Intinya sudah tidak ada masalah. Dipastikan pertengahan Desember cair,” pungkasnya.
Komentar telah ditutup.
