GRESIK, Berita Utama – Sepekan setelah public menyoroti adanya gerakan politik yang terstruktur, massif dan sistemik (TSM) dengan memanfaatkan oknum pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memobilisasi pemenangan calon legislatif (caleg) tertentu di Pemilu tahun 2024, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik dr Ummi Khoiroh baru angkat bicara.
Seperti yang disampaikan ke Komisi IV DPRD Gresik, Dinsos Gresik telah memanggil Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Bungah, Korcam PKH Kebomas, dan Korcam PKH Wiringinanom.
Namun, Ummi Khoiroh mengaku pemanggilan korkab dan ketiga korcam untuk klarifikasi bukan karena mereka bermasalah. Ketiga wilayah tersebut, kata Ummi, diasumsikan mewakili Gresik wilayah utara, tengah, dan selatan.
“Saya sebagai Kadinsos, juga berhak memberikan surat peringatan (SP). Dalam regulasinya begini, pada saat teman-teman pendamping PKH ini membuat sesuatu perbuatan yang tidak layak, salah satu mungkin bagian dari politik praktis. Kalau itu memang terbukti, saya berhak memanggil atau mengeluarkan SP,” ujarnya saat ditemui beritautama.co di kantornya, Selasa (19/09/2023).
Pihaknya juga menanyakan atas beredarnya form pendataan maupun pengumpulan kartu keluarga (KK) untuk pemenangan caleg tertentu. Sebab, Ummi Khoiroh beralasan pendamping PKM PKH juga mendapat tambahan tugas untuk melakukan upaya penurunan stunting melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang rutin tiap sebulan sekali.
“Memang juga membagikan form, ada kuisionernya. Menggali apa itu stunting. Apakah punya anak balita, dan seterusnya. Yang pasti di dalam form itu ada beberapa pertanyaan. Itu banyak yang mengasumsikan bahwa itu seakan-akan membagikan form untuk pemenangan caleg,” kilahnya.
Apa hanya tiga korcam PKH saja yang dipanggil? Menurutnya, komunikasi yang terjalin diantara Korkab, Korcam, dan Kordes sudah bagus. Sebab, mereka juga tetap mengadakan pertemuan rutin tiap bulan. Namun, kondisi krisis fiscal daerah sehingga pertemuan rutin Dinsos Gresik dengan korcam PKH selama beberapa bulan terakhir.
“Dan, itu juga sudah kami sampaikan kita itu, saya, ASN, dan teman-teman Dinsos, bahkan pendamping PKH itu digaji oleh negara. Karena digaji dan makan dari uangnya rakyat, maka mau tidak mau ada aturan yang melekat pada kita ini. Jangan ikut politik praktis, dan itu sudah dipegang betul,” paparnya.
Pihaknya tetap mewanti-wanti bagi pendamping PKM PKH yang ikut berpolitik praktis akan ditindak tegas dan dilakukan pemanggilan.
“Prinsipnya saya siap akan mengklarifikasi kalau memang itu ada buktinya, saya akan lacak sampai benar-benar ketemu, siapa itu, pendamping PKHnya siapa? Kordesnya siapa? Korcamnya siapa? yang pasti akan saya panggil langsung untuk memberikan klarifikasi. Kalau punya bukti, silakan beri tahu ke saya dan pasti akan ditindaklanjuti,” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
