GRESIK, Berita Utama – Jelang berakhirnya tahun anggaran 2022, tetapi usulan bantuan keuangan khusus (BKK) melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tak kunjung cair.
Realitas tersebut membuat anggota DPRD Gresik mumet dan gelisah sehingga hendak bangun berontak. Sebab, usulan BKK tersebut sudah dinantikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di desa. Untuk itu, mereka mendesak Pemkab Gresik segera menyalurkan BKK. Alasannya, jika tidak kunjung dicairkan, terancam tidak bisa cair di APBD 2022 dan masuk SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
Alhasil, kegelisahan dari legisltor tersebut diwakilkan kepada Anggota DPRD Gresik dari FPDIP, Jumanto untuk menanyakan secara terbuka dalam rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani).
“Jadi dana BKK yang belum cair itu, sebenarnya APBD murni atau awal APBD 2022 tapi belum realisasi. Akhirnya masuk dalam perubahan -APBD 2022. Maka kami minta pemerintah daerah segera melakukan koordinasi agar segera dicairkan, supaya bisa terealisasi,” kata Jumanto kepada beritautama.co, Selasa (22/11/2022)
Ditambahkan politisi gaek ini, masih ada waktu untuk memproses pencairan dana BK bagi desa-desa yang belum menerima. Sebab, jika tidak kunjung dicairkan, besar kemungkinan akan masuk SILPA. Artinya masuk dalam APBD tahun 2023.
“Makanya kalau dicairkan dalam minggu-minggu ini kan masih ada waktu cukup panjang, tapi kalau sudah masuk akhir, ya mepet. Bahkan bisa jadi terancam tidak cair dan masuk SILPA, kalau begitu berarti realisasinya tahun depan,” tandas dia.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik ini menilai bahwa Pemkab Gresik beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terbilang lamban dalam memproses pencairan dana BK. Meski dengan berbagai kendala yang ada.
“Padahal kami (dewan- red) selalu menjalankan progres sesuai jadwal yang telah disepakati,” pungkasnya.
