GRESIK, Berita Utama- Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 ini, menargetkan 30 ribu bidang tanah dengan menyasar di Kecamatan Kebomas, Wringinanom dan Kedamean.
“Ini bagian dari percepatan Gresik Kabupaten Lengkap pada akhir tahun ini. Targetnya 30 ribu bidang tanah bersertifikat,” kata Kepala BPN Gresik, Asep Heri kepada awak media, Senin (23/1/2023).
Program PTSL berbasis partisipasi masyarakat ini, lanjut Asep, melibatkan 6 – 10 orang dari unsur perangkat desa, tokoh agama, pemuda, serta perempuan. Pelibatan unsur masyarakat dalam administrasi pertanahan, lanjut dia, sebagai bentuk pemberdayaan. Mereka bertugas dalam pengumpulan data pertanahan (Puldatan) yang biasa dilakukan oleh petugas kantor pertanahan.
“Jadi mereka membantu tugas tim kami. Sebelumnya, petugas dari unsur masyarakat ini akan kami latih sehingga bisa berkerja di lapangan dan tahu tugasnya,” tutur dia.
Asep optimis, program PTSL-PM ini akan berhasil. Apalagi, tahun 2022 kemarin, BPN Gresik telah menjadi pilot project Pemetaan Tematik Pertanahan Ruang (PTPR).
“Jadi pola PTSL-PM dengan pola PTPR yang pertama di Indonesia, kami yakin bisa sukses di Gresik,” tandas dia.
Perlu diketahui, pembuatan PTPR itu berpusat di 4 kecamatan dengan 72 desa atau kelurahan didalamnya dengan total 153 ribu bidang. Lokasi PTPR akan didorong peningkatan kualitas data di bidang pertanahan. BPN Gresik juga ingin memotret potensi-potensi sengketa dan permasalahan terkait pertanahaan.
“Pembuatan PTPR merupakan pilot project nasional dimana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai Gresik Kabupaten Lengkap,” tambahnya.
Dijelaskan sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah karena merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
Asep menargetkan, pada akhir 2023 Gresik menjadi kabupaten lengkap. Artinya, seluruh bidang tanah di Kota Pudak sudah terpetakan, terukur dan bersertifikat.
BPN Gresik juga menggandeng pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis nasional, diantaranya TNI-Polri, mahasiswa serta organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan.
“Itu targetnya, semoga bisa terlaksana dan kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder lainnya untuk mempercepat pelaksanaannya,” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
