BPHP V Palembang Merintis Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Beritautama.co - Februari 22, 2022
BPHP V Palembang Merintis Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
Roni Saefulloh Burhani, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) V Palembang, dalam program BERCERITA seri 4, bertajuk Peran KPH Dalam Mendorong Partisipasi Perempuan untuk Mengelola Hutan Berkelanjutan, Senin (21/2).  - (Beritautama.co)
|
Editor

Nasional – Beritautama.co – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan berbagai regulasi terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) agar tercipta sistem pengelolaan hutan di tingkat tapak yang berkelanjutan, berkeadilan, dan setara.


Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mayoritas berpendidikan rendah, serta memiliki ketergantungan hidup pada sumber daya hutan (SDH) secara tradisional. Hal itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi hutan dan kehutanan.


Dari sisi pengambil kebijakan, paradigma pengelolaan hutan Indonesia selama ini yang masih timber centris atau masih berorientasi produksi kayu, dan berbasis pada pemegang izin industri-industri besar.


Di saat bersamaan pemerintah daerah Provinsi juga mempersiapkan pembentukan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak, seiring dengan dicabutnya kewenangan pengelolaan hutan dari tingkat Kabupaten/Kota sebagai konsekwensi atas pemberlakukan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Menghadapi situasi tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) V Palembang, Roni Saefulloh Burhani mulai merintis perubahan pengelolaan hutan dengan pendekatan kerjasama dengan masyarakat desa hutan melalui peningkatan partisipasi kelompok masyarakat.


Hal tersebut diungkapkan dalam program BERCERITA seri 4, bertajuk Peran KPH Dalam Mendorong Partisipasi Perempuan untuk Mengelola Hutan Berkelanjutan, Senin (21/2).


Perubahan pola dan pendekatan pengelolaan hutan tersebut diperlukan untuk mendukung target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030.


Dalam hal ini BPHP V Palembang melakukan fasilitasi kepada KPH agar melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar hutan.


“Ketika masyarakat memiliki penghidupan, memiliki pendapatan ekonomi yang diperoleh secara legal dari hutan, mereka tidak akan melakukan illegal logging. Jadi pada dasarnya, masyarakat juga paham, kalau mereka merusak hutan, berarti merusak penghidupan mereka,” terangnya.


Roni juga menilai bahwa dalam praktek sehari-hari, peran perempuan sangat penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Oleh karena itu, imbuh Roni, KPH harus memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berperan aktif dalam pengelolaan hutan.


“Pada prinsipnya, fasilitasi KPH terhadap perempuan itu dari dulu. KPH-KPH ini tidak pernah membedakan gender, mereka semua memiliki kesempatan yang sama. Misalnya, Di Lempuing. Penting sekali peran perempuan,” tuturnya.


Dalam mendukung penguatan kelembagaan UPTD KPH di daerah, BPHP V Palembang juga memberikan berbagai dukungan, mulai dari dukungan teknis, infrastruktur, sampai sarana dan prasarana penunjang lainnya.


“BPHP V Palembang memberikan fasilitas pada 17 UPTD KPH dengan berbagai bentuk, mulai dari pembangunan kantor, pemberian Rancangan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan jangka pendeknya, hingga pengadaan sarana prasarana seperti mobil dan sepeda. Selain itu, BPHP V Palembang juga memberikan peningkatan kapasitas SDM-nya karena masih kurang,” kata Roni.


Di samping itu, menurut Roni, BPHP V Palembang juga ditarget oleh pemerintah pusat untuk melakukan penanaman pohon sebesar 100.000 hektar per tahun untuk menurunkan emisi.
Dalam hal perizinan, BPHP V Palembang juga berusaha menjaga dan mendorong para pemegang izin pemanfaatan hutan, termasuk perhutanan sosial untuk lebih banyak melakukan penanaman dan menjaga hutan.


“Kami memantau seluruh kegiatan yang dilaksanakan unit-unit yang mengembangkan HTI (Hutan Tanaman Industri_red.). Kita setiap tahun, setiap perusahaan selalu melaporkan, dan kami juga melakukan pembinaan dan monitoring-evaluasi di lapangan, apakah mereka melakukan penanaman atau tidak,” terang Roni.

Komentar telah ditutup.

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
Peringati Harkitnas, Satlantas Polres Gresik Gelar Police Go to School

Peringati Harkitnas, Satlantas Polres Gresik Gelar Police Go to School

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
PG Inspiration Day Ajarkan Anak-Anak Tak Takut Bermimpi dan Mengapainya

PG Inspiration Day Ajarkan Anak-Anak Tak Takut Bermimpi dan Mengapainya

Berita   Ekonomi   Pendidikan   Sorotan
Bupati Gus Yani Bekali 60 Peserta Tim Bunda Puspa

Bupati Gus Yani Bekali 60 Peserta Tim Bunda Puspa

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Solusi Urai Kemacetan di Depan Pabrik Mie Sedap, DPRD Gresik Beri 5 Rekomendasi

Solusi Urai Kemacetan di Depan Pabrik Mie Sedap, DPRD Gresik Beri 5 Rekomendasi

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Sepi Peminat, Lowongan Calon Anggota PKD Pilkada 2024 di Gresik

Sepi Peminat, Lowongan Calon Anggota PKD Pilkada 2024 di Gresik

Berita   Daerah   Sorotan
Komisi II DPRD Gresik Rekomendasikan Tutup Pabrik Pupuk Tak Berizin

Komisi II DPRD Gresik Rekomendasikan Tutup Pabrik Pupuk Tak Berizin

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
KPU Gresik Minta PPK Bekerja Profesional di Pilkada 2024

KPU Gresik Minta PPK Bekerja Profesional di Pilkada 2024

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
hari-santri-2023 hamdi-nu