GRESIK, Berita Utama– Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem migrasi aman dan berkelanjutan.
Peluncuran dilakukan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, di Wahana Ekspresi Poeponegoro (WEP), Jumat (11/7/2025).
“Karena Gresik salah satu kabupaten yang memiliki komitmen kuat melindungi pekerja migran Indonesia. Hal itu sesuai visi misi bupati,”ujar Abdul Kadir Karding.
Dikatakan banyak warga Gresik yang kerja di luar negeri. Maka, pemerintah harus melindungi.
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik yang mempunyai langkah-langkah maju soal pekerja migran. Salah satunya akan membentuk Migran Center sebagai upaya untuk melengkapi calon pekerja migran dengan skill, soft skill, serta bahasa sebelum berangkat ke luar negeri.
“Kita tidak membatasi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri, tidak. Tetapi pemerintah daerah berusaha membekali peningkatan kapasitas SDM dengan skill yang bagus, agar pekerja migran punya talenta dan skill saat bekerja di luar negeri,” harapnya.
Dikatakan, Kementerian PPMI merupakan kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto, ditugaskan dalam dua mandat pokok. Pertama, mengurangi atau menghilangkan tindakan kekerasan, eksploitasi, pelanggaran hak asasi, maupun TPPO. Kedua, tugas kementerian ini adalah menempatkan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri secara prosedural dengan skill yang baik.
“Berdasarkan data kementerian, semua pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan atau eksploitasi, antara 95–97 persen terjadi karena berangkat secara nonprosedural atau ilegal. Baik lewat calo, lewat sindikat, itu rawan mengalami masalah. Karena mereka tidak mengantongi syarat-syarat tertentu atau hanya bermodal paspor dan visa turis,” ungkapnya.
Selain itu, Karding menegaskan pentingnya regulasi dan komitmen dari seluruh pihak, termasuk perangkat desa dan pemerintah kabupaten, dalam memastikan tata kelola migrasi yang sesuai prosedur.
Pihaknya mengimbau kepala desa untuk mengontrol warganya yang bekerja sebagai migran secara prosedural dan dibekali dengan sertifikasi, BPJS Kesehatan, serta kontrak kerja yang jelas yang sudah diatur hak dan kewajiban pemberi kerja.
“Peluang kerja di luar negeri sejak 1 Januari hingga 9 Juli 2025 tercatat 381.066 lowongan kerja. Total penyerapan sebanyak 28.648 atau sebesar 7,52 persen, sehingga sisa lowongan yang tersedia berjumlah 352.418,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi peluncuran Desa Migran EMAS oleh Kementerian PPMI. Menurut bupati, ini bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya dalam hal perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Perlindungan PMI menjadi salah satu prioritas Nawakarsa kami. Kabupaten Gresik akan terus mendorong isu kunci ini dengan berbagai inovasi yang mendekatkan keberpihakan kepada PMI, bahkan anak-anak PMI yang saat ini belum terjamah sistem perlindungan,” ujarnya.
Diakuinya, Gresik bukan menjadi satu-satunya kantong PMI di Jawa Timur. Tetapi Gresik punya data PMI yang ada di wilayah utara, kemudian dua kecamatan di Bawean yang rata-rata menjadi pekerja migran.
Sedangkan dominasi negara tujuan, sambung dia, 76 persen PMI Gresik terdaftar memilih Malaysia sebagai negara tujuan utama, diikuti Hong Kong dan Taiwan. Terdapat 3.024 PMI asal Gresik yang tercatat secara resmi. Dengan sebaran terbesar berasal dari Kecamatan Dukun 26 persen, Kecamatan Panceng 18 persen, Kecamatan Ujungpangkah 14 persen, dan Bawean 12 persen.
“Angka ini mencerminkan konsentrasi migrasi pada wilayah-wilayah pesisir dan agraris yang memiliki tekanan ekonomi tinggi. Banyak PMI yang berangkat tidak melalui administrasi yang benar. Ada dua akar masalah kenapa masyarakat berangkat sebagai pekerja migran, yaitu faktor ekonomi dan pendidikan,” pungkas dia..
Komentar telah ditutup.
