GRESIK – Beritautama.co – Menanggapi akan adanya kenaikan dana bantuan politik (banpol) tahun 2022 di Kabupaten Gresik, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik merespons rencana kebijakan tersebut yang dirasa kurang etis dan relevansinya tidak urgent untuk segera dipenuhi, di saat krisis yang melanda rakyat serta angka Covid-19 kian mengalami peningkatan.
“PC PMII Gresik menilai masih banyak hal yang perlu menjadi prioritas urgent selain kenaikan banpol untuk partai politik di Kabupaten Gresik,” ujar Ketua PC PMII Gresik, Sholikul Hadi, Jum’at (04/03/2022)
Dicontohkan, akibat krisis ekonomi yang melanda di seluruh Indonesia dengan Covid-19-nya. Mengakibatkan pemuda masih banyak yang tidak mendapat lapangan pekerjaan (pengangguran), PHK massal bagi buruh, petani yang sarana prasarana produksinya mahal, bahkan output produksi petani membengkak karena input yang tidak sesuai akibat mekanisme pasar yang terkena imbas pemberlakuan kebijakan Covid-19 dan penguasaan lahan yang timpang (monopoli tanah), serta perampasan lahan (alih fungsi lahan) untuk kepentingan industri, sehingga mengakibatkan banyak yang merantau ke kota untuk mencari nafkah.
Meskipun ada 1.500-an lebih industri di Gresik, namun menurut data Disnaker Gresik angka pengangguran mencapai 30 ribu orang lebih yang selalu mengalami peningkatan, dan juga jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi, yaitu 164.005 jiwa atau sekitar 12,40 % dari total penduduk, persentase kemiskinan ini pula, diukur dengan Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp492.628,00 per kapita, itu masuk dalam kategori sangat miskin dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, capaian investasi di Gresik pada semester I 2021 mencapai 4,7 triliun rupiah.
“Angka ini diprediksi akan semakin meningkat, karena Gresik menjadi surga investor dengan ditetapkannya proyek strategis nasional (PSN) dari pemerintah pusat yang bernama JIIPE (Java Integrated and Ports Estate) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), “imbuh dia.
Selama musim pandemi tahun lalu, data dari Disnaker Kabupaten Gresik ada 1.049 orang yang terkena PHK dampak pandemi Covid-19, dan ada 511 orang tenaga kerja dirumahkan. Bahkan lebih banyak, belum lagi bagi yang tidak melaporkan.
Dari Investigation Social PC PMII Gresik, sambung Sholikul Hadi, kasus di Ujungpangkah dalam pertanian padi, kaum tani yang lahannya di bawah 0,5 Ha hanya menghasilkan laba bersih (dihitung input & output produksi) selama 1 musim panen (3 bulan) hanya sebesar Rp543.000, jadi jika dikalkulasi hanya mendapatkan Rp181.000 / 1 bulan, itu belum dihitung tenaga kaum tani dan gagal panennya.
Di sektor pendidikan, seiring dengan komersialisasi di sektor pendidikan, angka pemuda tidak melanjutkan (putus sekolah dan kuliah) semakin meningkat tajam akibat tidak adanya biaya untuk membayarnya (ekonomi melemah akibat Covid-19) dibarengi dengan biaya pendidikan yang mahal. Terdapat 4,5 juta anak di Indonesia yang putus sekolah. Di Jawa Timur angka putus sekolah sebanyak 609,131 anak, sedangkan di Gresik sendiri tercatat sebanyak 70 persen anak tidak belajar di usia wajib sekolah. Lalu angka buta huruf di usia produktif mencapai 4 persen.
“Ini menjadi bukti konkret bahwa masih banyak persoalan yang lebih urgent daripada hanya sekadar menambah banpol partai politik. Apalagi masih minimnya ruang berekspresi serta kreativitas pemuda Kabupaten Gresik, akibat dari belum adanya fasilitas, pendidikan yang tercukupi untuk menuangkan ide yang solutif agar meningkatkan pola pikir, serta kesadaran dalam melihat kondisi objektif yang terjadi,”cetus dia
Lebih lanjut, sistem demokrasi Indonesia apalagi di Kabupaten Gresik hakikatnya hanya untuk kepentingan yang mempunyai modal. Kedaulatan rakyat harus menjadi acuan dasar dalam sistem ekonomi-politik dan demokrasi di Indonesia. Harapannya agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan rakyat Kabupaten Gresik. Apalagi di masa krisis ekonomi, kesehatan dan krisis pendidikan, pekerjaan. (*/btu)
