GRESIK, Berita Utama – Rapat kelanjutan pembahasan rancangan APBD (RAPBD) Gresik tahun 2024 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dengan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik masih belum final.
“Kita sepakat postur APBD 2024 dibuat surplus. Ttetapi, kami mendeadline Timang selama 3 hari untuk mengoptimalisasi postur pendapat di struktur pendapatan asli daerah (PAD), postur belanja, untuk menguji urgensitas pada pos belanja yang di katagorikan non spesifik dengan metode indikator,”ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim setelah rapat anggaran, Senin (27/11/2023)
Dijelaskan, metode yang harus diuji secara internal oleh Timang Pemkab Gresik yakni belanja daerah yang out come nya mampu menstimulus pengembangan potensi dan pengungkit penyelesaian problem daerah.
“ Prioritas (belanja daerah-red) berdasarkan kajian ruang dan waktu atas urgentsitasnya anggaran di sediakan atau laksanakan pada tahun anggaran 2024 atau dana sharing,”imbuh dia.
Terakhir, sambung politisi Partai Golkar ini, belanja daerah harus berdasarkan program pengembangan potensi daerah dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM
“Sedangkan di struktur PAD, harus diproyeksikan sebagaimana hasil kajian potensi pajak dan restribusi dari kajian tim Universtas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Airlangga (Unair) yang telah dilakukan kajian dan diprestasikan ke kami ,”papar dia.
Menurutnya, DPRD Gresik menunggu desaign kerja-kerja eksekutif dalam mengeksekusi kebijakan ini. Namun, apabila model kerjane masih tetap seperti sekarang yang buruk karena tren APBD Gresik menurun dan defisit, maja harus membangun ekosistem tradisi kerja yang mengedepankan akselerasi, kolaborasi, inovasi dan komitmem (AKIK)
Sekedar diketahui, postur R-APBD yakni pendapatan daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp 3, 636 triliun dan belanja daerah dialokasikan Rp 3, 605 triliun. Sehingga, ada politik anggaran pada APBD Gresik tahun 2024 dijadikan surplus.
Namun, Anggota Banggar DPRD Gresik M Syahrul Munir menyatakan ada potensi defisit sebesar Rp 171 miliar dalam R-APBD Gresik tahn 2024. Dan hal tersebut harus bisa diselesaikan dengan metode tersebut agar tetap surplus.
“Makanya, kita sepakat surplus tetapi harus bisa dijalankan metode itu,”papar dia.
Sebab, ada beberapa program di OPD yang tak bisa direalisasikan di tahun 2023 dan akan digeser pada tahun 2024 nanti.
“Seperti di Dinas Pendidakan. Ada anggaran sebesar Rp 11 miliar yang tak bisa direalisasikan di 2023 sehingga digeser di tahun 2024 nanti. Saya juga mempertanyakan bagi hasil pajak (BHP) bagi desa. Sebab, di tahun 2023 hanya dialokasikan 3 kali pencairannya. Begitu juga di APBD Gresk tahun 2022, yang penyaluran ke desa masih kurang tetapi belum dianggarakan,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
