GRESIK, Berita Utama– Laporan dari komisi-komisi setelah melakukan pembahasan secara mendalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dengan mitra kerjanya
tersebut, mengundang keprihatinan Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir dengan mengajak koleganya di kursi legislatif sebagai bahan perenungan bahwa alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan kesehatan dan infrasuktur sudah mencapai diatas Rp 2 triliun. Padahal, APBD Gresik hanya dipatok sebesar Rp 3,8 triliun.
“Realisasinya, masih dirasa kurang oleh masyarakat. Ini perlu diadakan evaluasi terkait efektivitas belanja daerah untuk kebutuhan dasar dan pelayanan tersebut. Dasarnya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Gresik. Seperti keluhan jalan yang rusak, keluhan masih banyak sekolah rusak, masih banyak komplain insentif guru. Masih banyak komplain di bidang kesehatan ketika masyarakat ditolak oleh rumah sakit, padahal itu karena sistem. Begitu juga pembangunan di Dinas CKPKP. Seperti drainase yang buruk karena sering terjadi banjir,”jlentrehnya ketika memberikan pandangan sebelum menutup rapat paripurna, Senin (16/06/2025)
Laporan tersebut sekaligus menjadi rekomendasi DPRD Gresik ke eksekutif dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gresik tahun 2024. Sehingga ada perbaikan di tahun-tahun berikutnya.
Untuk pendapatan daerah, sambung dia, perlunya pengolahan aset daerah , sehingga memicu pendapatan asli (PAD) daerah, berupa tanah maupun alat. Kemudian pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).
” Ini menjadi pemikiran kedepan. Kami merasa BUMD kurang mendapat sentuhan pendampingan maupun penyertaan modal,”imbuh dia.
Dicontohkan, ada daerah yang konsentrasi di bank milik daerah dengan dibesarkan, juga penyertaan modal diperkuat.
“Berarti daerah tersebut punya prioritas,”tandasnya.
Syahrul juga menyoroti Perumda Giri Tirta yang bisnis inti di air bersih. Tetapi, perusahaan pelat merah ini memiliki hutang yang besar dan kebocoran air belum tuntas.
” Ini fatal bagi masyarakat. Ini belum ada sentuhan pendampingan. Misalnya, kerjasama pembelian air dengan PT Freeport Indonesia. Sampai sekarang belum ada. Apa manfaatnya kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi pendapatan daerah? Ini agak miris.Kalau tak bisa dikerjasamakan tambah parah.
Ini menjadi bahan evaluasi kita,”cetus dia.
Soal pengolahan sampah, sambung Syahrul juga menjadi perhatian. Karena konsentrasi sampah seharusnya bisa menaikkan PAD.
“Sampah bisa jadi kekuatan luar biasa kalau dikelola dengan baik.
Potensi sampah bisa dikonversi jadi energi seperti Kota Surabaya. IPLT (instalasi pengolahan limbah tinja) di Desa Betoyo Kecamatan Manyar bisa meningkatkan pendapatan, tetapi pergerakannya tidak ada. Misalnya, setelah limbah diolah menjadi kompos, tidak jadi produk untuk pertanian di Gresik. Jadi percuma saja, karena produk yang sudah kita kelola tidak bisa jadi nilai lebih yang lain. Maka OPD harus melakukan kajian strategis,”terang dia..
Catatan komisi -komisi, lanjut dia, perlu kajian dan inovasi dan penyusunan strategi yang tepat. Dan terakhir mengindentifikasi program dan realisasi belanjanya
“Kalau ada program gagal, kita minta mitigasi lebih awal agar anggaran bisa dialihkan ke kegiatan lain,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
