GRESIK, Berita Utama – Kendati program
Dana Alokasi Khusus (DAK) Terintegrasi atau tematik, khususnya dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman terpadu dari pemerintah pusat telah berjalan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu, kenyataan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tidak serius dalam memberi dukungan melalui dana sharing yang maksimal di APBD Gresik
Hal tersebut berdasarkan evaluasi rombongan Komisi I DPRD Gresik yang melakukan sidak kesana. Imbasnya, pelaksanaan program di lapangan kerap mengalami kendala pembiayaan.
“Sehingga, keberhasilan Desa Randuboto dalam mengelola DAK multiyears mulai tahun 2022 -,2024, masih menyisakan tanggungan hutang yang harus dibayarkan oleh pemerintah desa,”ujar anggota Komisi I DPRD Gresik Imron Rosyadi seusai sidak ke Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Jumat (04/07/ 2025).
Dijelaskan ketua fraksi PKB DPRD Gresik ini, beban hutang pemerintah desa terjadi karena dana dari pemerintah pusat hanya disediakan untuk pembangunan sesuai dengan tematiknya.
“Sedangkan, mobilitas bahan bangunan berikut proses relokasi warga di bantaran bengawan solo yang rentan konflik sosial tidak ada kuota biayanya,”tukas dia.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, sambung Imron Rosyadi yang mewakili dari Dapil Sidayu-Ujungpangkah tersebut , Desa Randuboto tetap diapresiasi sebagai salah satu desa dengan inovasi pembangunan terbaik di Kabupaten Gresik.
” Kepala desa bersama aparat desa memiliki keberanian dan komitmen tinggi dalam mendorong perubahan,”imbuh dia.
Untuk itu, komisi I DPRD Gresik mendorong agar Pemkab Gresik ke depan lebih aktif memberikan dukungan anggaran dan aktif bersinergi lintas sektor untuk mengatasi hambatan teknis di lapangan.
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Gresik M Rizaldi Syaputra menjelaskan, bahwa, komisi I memilih sidak ke Desa Randuboto karena desa tersebut memiliki potensi dan tantangan khas yang representatif dalam konteks pembangunan desa pesisir dan pertanian.
” Selain itu, Desa Randuboto merupakan bagian dari kawasan strategis Kecamatan Sidayu yang memiliki sejarah kuat dan posisi geografis yang potensial untuk pengembangan berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.,”jelas dia.
Komisi I, lanjut dia, ingin menyerap aspirasi langsung dari perangkat desa dan masyarakat, serta melakukan pemantauan terhadap Program DAK Terintegrasi, Pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan desa.
“Kami juga menemukan beberapa hal penting. Seperti ifrastruktur jalan lingkungan dan irigasi memerlukan perhatian lanjutan agar mendukung produktivitas pertanian masyarakat.,’ jelasnya.
Kemudian, potensi kerja sama dengan perguruan tinggi yang dinilai besar namun belum terintegrasi secara maksimal.
” Semangat dari kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan inovasi pelayanan publik, namun dibutuhkan dukungan regulasi dan pembinaan dari pemerintah daerah,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
