GRESIK, Berita Utama– Kondisi badan usaha milik daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta yang terus merugi dari tahun ke tahun mendapat sorotN tajam dari anggota panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 ketika melakukan rapat penyusunan rekomendasi dengan tim ahli, Selasa (28/04/2026)
Sehingga, anggota pansus LKPJ meminta agar dimasukkan rekomendasi due deligence atau uji tuntas.
Due deligence adalah proses investigasi, audit, atau peninjauan menyeluruh terhadap suatu perusahaan atau aset sebelum melakukan keputusan bisnis, investasi, atau akuisisi. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi fakta, menilai risiko, dan memastikan kepatuhan hukum serta keuangan. Ini membantu mencegah kerugian dan memaksimalkan nilai transaksi.
“Karena Perumda Giri Tirta terus merugi,”ujar Anggota Pansus LKPJ, Dimas Setio Wibowo sesuai rapat, kemarin.
Dijelaskan, ketika dilakukan desk ataupun upaya penyelamatan dari ancaman kolaps Perumda Giri Tirta, banyak faktor yang diperbincangkan.
“Ada perjanjian b to b ( bussines to bussine) G to G (goverment to goverment). Ini salah satu faktor saja. Ada non revenew water (nrw). Terbukti kerugian masih muncul. Maka, hendaknya dilakukan due diligence secara komprehensif oleh ahli dan DPRD juga
Kita harus melibatkan legal dan ahli teknis. Untuk mengetahui akar masalahnya,”cetus dia.
Dengan due diligence maka akan diketahui tuntas akar permasalahan termasuk solusinya dalam pengambilan kebijakan agar performa Perumda Giri Tirta menjadi sehat dan berkontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan kajian yang komprehensif. Sehingga, masyarakat akan mengetahui ketika hendak tarif air akan naik. Kebijakan kenaikan tarif berdasarkan kajian dari ahli bersama dewan dan Perumda Giri Tirta sendiri,”urai dia.
Begitu juga dengan BUMD Perseroda PT Gresik Migas. Dimas juga meminta dilakukan due diligence. Sebab, kesempatan atau kewenangan Perseroda PT Gresik Migas untuk pendapatan cukup sempit. Namun masih ada yang bisa dimaksimalkan.
” Misalkan, kita memiliki sumur minyak tua yang bisa dieksplorasi minyaknya. Mini butuh inovasi dari management Gresik Migas. Dengan modal yang ada, harus ada hasil yang besar,”imbuh dia.
Sedangkan bisnis yang dilakukan Perseroda PT Gresik Migas selama ini belum maksimal. Misalkan dengan bisnis di stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan (SPBN).
“Karena biaya operasional tinggi, tapi pendapatnya tipis. Makanya, perlu dilakukan tinjauan. Apalagi handling bisnis minyak dan gas beda dengan yang lain. Karena ada berbagai aturan,”tandas dia.
Politisi PKB tersebut juga menyoroti
Index pemberdayaan gender dan index ketimpangan gender. Menurut dia disparitas angkanya cukup tinggi
“Pemkab Gresik sudah memberikan contoh dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pucuk pimpinan.
Namun bagaimana dengan perusahaan yang ada di Gresik ?. Seharusnya bisa mencontoh dengan tetap menekankan ke kompetisi,” papar dia.
Dimas yakin dengan pendekatan humanis dan humoris dari pemerintah daerah mampu memprovokasi seluruh perusahaan di Gresik untuk mulai memberi kesempatan perempuan sebagai pucuk pimpinan agar Gresik dapat melahirkan perempuan tangguh di tingkat nasional maupun global semangat RA Kartini.
‘Kalau di politik saja, ada kewajiban kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif (caleg), maka perusahaan swasta sejatinya bisa menerapkan kesempatan yang sama,”tegas dia.
Hal senada dikatakan Anggota Pansus LKPJ lainnya, Muhammad Kurdi. Menurutnya, rekomendasi yang diiberikan pansus LKPJ bisa breakdown oleh komisi-komisi di DPRD Gresik dalam melakukan fungsi controlinh dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya sehingga bisa diperbaiki OPD di tahun berikutnya.
“Kita jangan hanya fokus subsektor dengan mengabaikan hal lain. Dalam uji petikke OPD yang penyerapannya rendah, juga OPD yang serapan tinggi harus benar-benar anggarannya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,”papar dia.
Selain itu, ada banyak masalah yang tak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan atau mengalokasikan anggaran tanpa mengetahui akar permasalahan secara tuntas.
Komentar telah ditutup.
