GRESIK, Berita Utama- Krisis fiscal daerah yang berpotensi masih terjadi di tahun 2024, berusaha dicegah oleh komisi-komisi di DPRD Gresik dengan blak-blakan membedah potensi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya. Sehingga, semua potensi pendapatan asli daerah (PAD) bisa teralisasi maksimal sesuai target.
Salah satu permasalahan yang masih belum ada solusi yakni PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) yang targetnya masih rendah dibandingkan potensi. Kondisi tersebut mendapat atensi dari Komisi III DPRD Gresik. Apalagi, berdasarkan kajian dari Unversitas Gajah Mada (UGM), menunjukkan potensi pendapatannya sebesar Rp 2, 2 miliar pertahun hanya dari 10 ruas jalan saja. Sedangkan ruas jalan yang menjadi titik parkir sangat banyak.
Sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Gresik, dalam rancangan APBD (R-APBD) Gresik tahun 2024 hanya ditarget PAD dari retribusi TJU sebesar Rp 3,5 miliar. Untuk itu, Komisi III DPRD Gresik dalam rapat kerja membedah R-APBD tahun 2024 meminta ada kenaikan target yang tak jauh dari potensi.
“Potensinya maish sangat besar berdasarkan dari kajian UGM itu, Makanya, kita minta ada kenaikan target di tahun 2024 nanti,”ujar Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulisno Irbansyah setelah rapat kerja dengan Dishub Gresik, Senin (30/10/2023)
Namun, sambung dia, Dishub Gresik angkat bendera putih jika targetnya dinaikkan di tahun 2024. Alasannya, kajian yang dilakukan oleh UGM mengambil sampling di titik-titik yang gemuk.
“Alasan Dishub, tidak semua titik adalah gemuk. Maka, tak bisa disamaratakan potensi itu,”imbuh dia.
Padahal, hasil kajian dari UGM terkait retribusi parkir TJU yakni permasalahan yang terjadi di lapangan yakni karcis minim digunakan oleh juru pakir. Selain itu, perlu efisiensi sumberdaya manusia (SDM) di tiap titik parkir. Juga, rentan banyak pengutipan oleh juru parkir. Termasuk,
skema kerjasama antara Dishub Gresik dan juru parkir yang perlu dikaji ulang.
“Kita menyarankan dilelang ke pihak ketiga atau tetap swakelola asalkan ada kenaikan target. Termasuk parkir berlanganan asalkan semua tidak bertentangan dengan hukum. Karena tidak bisa dipaksakan parkir berlanganan ke semua masyarakat,”tegas dia.
Ditambahkan Sulisno Irbansyah, UGM dalam kajiannya juga memberikan beberapa rekomendasi. Yakni, pembaharuan data ruas jalan. Kemudian, pengawasan di lapangan. Selain itu, mempertimbangkan retribusi parkir dengan skema kontrak. Dimana karcis diberikan pada awal bulan atau setelah membayar kontrak atau target.
Juga perlu edukasi masyarakat dan juru parkir serta memperhatikan hak-hak atau pendapatan
layak untuk juru parkir sebelum membuat kesepakatan kontrak.
“Tidak ada rekomendasi untuk menerapkan parkir secara elektronik dengan menerapkan cashless,”cetus dia.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi yang mengakui Dishub Gresik masih keberatan dengan target PAD dari retribusi parkir TJU sebesar Rp 3,5 miliar dalam R-APBD Gresik tahun 2024.
“Mereka sanggup pendapatannya mencapai sebesar Rp 3,5 miliar asalkan tidak ada beban pembagian 60: 40 dengan jukir. Kalau dibagi dengan jukir, pendapatan tak sampai segitu,”terang dia.
Abdullah Hamdi menambahkan, bahwa, Dishub Gresik dalam APBD Gresik tahun 2023 ditargetkan PAD dari restribusi parkir TJU sebesar Rp 3,2 miliar. Jika ditambah prosentasi pembagian 40 % kepada juru parkir, lanjut dia, pendapatan yang masuk brutto bisa mencapai sebesar Rp 4,5 miliar.
“Kita menyarankan dilelang saja. Supaya target sebesar Rp 3,5 miliar bisa teralisasi di tahun 2024 nanti,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
