GRESIK- beritautama.co– Solusi untuk percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar khusus Nelayan (SPBN) yang direncanakan dibangun di tiga titik yakni di Desa Lumpur Kecamatan Gresik, Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah, dan Mengare Kecamatan Bungah., tengah berusaha didiskusikan bersama oleh anggota DPRD Gresik M Syahrul Munir bersama Direktur Utama BUMD PT Gresik Migas, Habibullah bersama jajaran direksi Syaikhu dan Pristianto, Rabu (25/05/2022) bersama tiga kepala desa Mengare Komplek dan perwakilan nelayan di Kantor Desa Kramat Kecamatan Bungah.
Sebab, ada beberapa kendala yang dianggap tidak memenuhi standar untuk pendirian SPBN di Mengare. Salah satunya, akses jalan masuk ke wilayah Mengare tidak memungkinkan dilewati kendaraan besar.
“Diperlukan alternatif lokasi lain dijadikan tempat SPBN. Pada prinsipnya untuk mempermudah nelayan tidak kesulitan lagi mendapatkan solar,” ucap dia.
Selama ini, imbuh Ketua Fraksi PKB itu, nelayan Mengare masih kesulitan mendapatakan solar subsidi. Padahal, bahan bakar tersebut tidak hanya menjadi tumpuan hidup bagi para nelayan. Melainkan para petani tambak di kawasan tersebut. Mayoritas penduduk di kecamatan tersebut memang mengantungkan hidupnya dari sumber daya laut.
“Tidak jarang pula sulit mendapatkan solar karena tidak dilayani oleh pegawai SPBU. Alasannya pun beragam,” jelasnya.
Disisi lain, pembangunan SPBN sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja didampingi Menteri BUMN Erick Tohir ke Kabupaten Gresik pada 20 April lalu.
“Untuk menjamin kesejahteraan nelayan. Makanya, SPBN harus terealisasi,” imbuh Syahrul.
Sementara itu, Direktur Utama PT Gresik Migas, Habibullah menjelaskan pembentukan SPBN n merupakan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur. Lalu, pihak yang menentukan adalah Pertamina.
“Terkait kuota solar, semua atas rekomendasi DKP, kemudian yang menentukan adalah Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas,” jelasnya.
Permasalahan yang terjadi saat ini, lanjut dia, kuota tersebut dititipkan kepada masing-masing SPBU.
“Sialnya, SPBU tidak mengkhususkan jatah solar tersebut kepada nelayan saja. “Sehingga yang mengambil kuota subsidi tersebut tidak terbatas hingga kendaraan umum,” tuturnya.
Munculnya SPBN tersebut untuk memenuhi kuota para nelayan. Juga dengan harapan tidak salah sasaran. “Sesuai data DKP Gresik, perahu nelayan di Mengare ada 902. Nah, ini yang akan kita ajukan secara proposal kepada DKP Provinsi dan Pusat,”tandasnya.
Sementara ketiga kepala desa di Mengare Kecamatan Bungah berharap, pembentukan SPBN dibangun di dekat akses masuk Mengare. Supaya, para nelayan dan petambak mudah mendapatkan solar subsidi.
“Kalau dibangun di kecamatan lain, kami yakin nelayan Mengare dan petani tambak akan kesulitan mendapatkan solar khususnya nelayan,” harap Kepala Desa Kramat, Taufik didampingi Kades Watuagung Zamrozi, dan Kades Tajung Widoro Mastain.
Pihaknya bersama dua kades yang lain siap mencarikan lokasi yang dianggap strategis. Yang bisa dilewati kendaraan besar. Baik, melalui sistem sewa maupun dalam bentuk kerjasama yang lain.
“Kami sudah punya Bumdesma untuk mengelola SPBN. Masalah kerjasama dengan pemilik lahan itu hanya teknis,” tandasnya.
