GRESIK, Berita Utama- Wakil Bupati (Wabup) kata Wakil Bupati Aminatun Habibah (Bu Min) menginggatkan semua taman pendidikan Quran (TPQ), madrasah diniyah (Madin), dan pondok pesantren (Ponpes) untuk mengurus izin operasionalnya di Kementerian Agama (Kemenag). Sebab, legalitas tersebut sangat penting.
“Segala bentuk bantuan yang ada akan disalurkan berdasarkan data yang ada di Kemenag,”ujar dia dalam halal bihalal dan pembinaan terhadap kepala dan guru TPQ, Madin, dan Ponpes se-Kecamatan Driyorejo, Minggu (14/05/2023)
Menurutnya, seluruh tenaga pendidik yang mengabdikan hidupnya pada di Taman Pendidikan Qur’an (TPQ), Madin, dan Ponpes yang berada di seluruh Kabupaten Gresik merupakan pejuang pendidikan yang punya rasa keikhlasan tinggi.
“Pak Bupati dan saya selalu memikirkan panjenengan semua. Karena kami tahu betul, bahwa panjenengan semua ini ikhlasnya sudah sangat tinggi,” terang Bu Min.
Bu Min juga meminta kepada kepala dan guru TPQ, Madin, dan Ponpes untuk tidak jenuh dalam memberikan pengajaran kepada anak didiknya. Hal ini karena kunci keberhasilan pembangunan adalah pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama.
“Pendidikan adalah sebuah proses, dimana hasil akhirnya adalah kemajuan suatu daerah. Oleh karenanya, mudah-mudahan panjenengan semua selalu sabar, dan ikhlas dalam mendidik anak-anak,” ungkap Bu Min.
Sedangkan Kepala Kantor Kemenag Gresik Moh Ersat mengapresi peran serta Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang telah memperjuangkan kesejahteraan TPQ, Madin, dan Ponpes di Kabupaten Gresik.
“Tahun ini, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Madin mencapai Rp 20 miliar. Iini besar sekali. Ini bukti bahwa perhatian beliau berdua (bupati dan wabup Gesik-red) terhadap kemajuan pendidikan keagamaan di Kabupaten Gresik itu luar biasa,” tegas Ersat Disebutkan, jumlah TPQ di Kecamatan Driyorejo mencapai kurang lebih 130 lembaga, sedangkan Madin ada sekitar 80 lembaga. Jumlah tersebut merupakan tempat mengabdi hampir 2 ribu guru dan memiliki hampir 10 ribu santri/siswa di Kecamatan Driyorejo saja. Dari data tersebut, masih terdapat selisih dengan data yang tercatat di Kemenag Gresik.
Komentar telah ditutup.
