SUMENEP – Beritautama.co – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep, Komisariat STKIP PGRI Sumenep, dan Komisariat Ibnu Khaldun menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Aksi penolakan tersebut disampaikan saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumenep, Jumat (02/09/2022) kemarin.
Syahid, Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan bahwa pemerintah akhir-akhir ini mencoba membuat diktum yang sama sekali tidak memihak kepada rakyat, terutama pada rakyat kalangan menengah ke bawah.
Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dianggap sangat bertentangan dengan prinsip kesejahteraan yang sudah diamanatkan oleh Pancasila dan konstitusi negara.
“Seperti halnya dalam bidang bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Di mana pada akhir bulan Agustus, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo memberikan sebuah pemberitahuan tentang kenaikan BBM subsidi,” ujarnya.
Syahid menerangkan bahwa pada sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan klarifikasi terkait dengan alasan dinaikkannya harga BBM. Bagi Menkeu RI, saat ini pemerintah mengalami kewalahan dalam menyubsidi BBM. Hal itu dikarenakan pendapatan dan belanja negara mengalami defisit dalam menyubsidi BBM. Awalnya, subsidi BBM berada di kisaran Rp85 triliun dan membengkak hingga mencapai Rp283,5 triliun.
Tak hanya itu, lanjutnya, alasan lain pemerintah mengambil kebijakan harga BBM naik karena mengacu pada harga minyak dunia yang awalnya USD80 per barel dan saat ini sudah di atas USD100 per barel.
“Sehingga dengan kebijakan itu, dampaknya sangat jelas menimbulkan disparitas sosial ekonomi di tengah kehidupan masyarakat,” katanya.
Maka dari itu, Syahid meminta agar DPRD Sumenep untuk menindaklanjuti tuntutan yang patut disampaikan kepada pemerintah pusat agar kebijakannya lebih pro terhadap rakyat bawah.
“Kami minta agar DPRD Sumenep menyampaikan agar kebijakan untuk menaikkan harga BBM dikaji kembali karena dampaknya sangat besar terhadap disparitas perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep M. Muhri saat menemui massa aksi menyampaikan bahwa sejauh ini masih belum ada kejelasan terkait dengan kenaikan harga BBM. Pihaknya juga berharap agar pemerintah pusat mengkaji ulang atas kebijakan kenaikan harga BBM itu. Sebab menurutnya, masalah kenaikan harga BBM sudah menjadi masalah yang urgen bagi masyarakat kalangan bawah.
“Jangan khawatir, kami juga segaris dalam perjuangan dengan kawan-kawan, karena ini menyangkut hajat masyarakat Sumenep dan masyarakat Indonesia secara umum,” tegasnya.
Mantan Aktivis PMII itu berjanji dalam tujuh hari ke depan, aspirasi aktivis yang tergabung dalam HMI ini bakal disampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
“Dalam tujuh hari ke depan aspirasi ini akan kami sampaikan pada pemerintah pusat,” tukasnya. (san/zar)
