GRESIK, Berita Utama– Sikap keras Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan kalangan DPRD Gresik yang menyemprot PT Petrokimia Gresik hingga diusulkan agar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tak kunjung bayar sewa lahan reklamasi diatas tanah yang hak pengelolaan lahan (HPL) milik Pemkab Gresik, ternyata membuat PG keder dan melunak untuk melunasi.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, M Reza Pahlevi setelah rapat monitor dan evaluasi APBD Gresik hingga 15 Desember 2023 aantara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik bersama Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik, Senin.(18/12/2023)
“Sudah ada kesanggupan untuk membayar. Dalam pekan ini atau pekan depan,’tandas dia.
Untuk nominalnya, berdasarkan hasil appraisal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mencapai Rp 147 miliar.
“Juga ada pembayaran sewa lahan reklamasi dari PT Maspion sebesar Rp40 miliar,”tandas dia.
APBD Gresik 2023 hingga 15 Desember 2023, pendapatan daerah masih di angka Rp3,116 triliun, atau 80,04 persen dari target Rp3,873 triliun.
Anggota Banggar DPRD Gresik Syafi’ AM menyampaikan, belum ada progres siginifikan dari pendapatan yang dilaporkan dalam rapat lanjutan tersebut. Sehingga, masih ada potensi gagal bayar untuk bantuan keuangan khusus (BK) maupun hibah.
“Kalau tidak masuk pendapatan dari sewa lahan reklamasi PT Petrokimia Gresik dan PT Maspion, maka hanya akan ada tambahan Rp70 miliar hingga akhir tahun dari pendapatan pajak dan retribusi,” kata dia.
Pada tahun 2024, sambung dia, Pemkab Gresik hanya menganggarkan Rp113 miliar untuk membayar tanggungan di tahun 2023. Padahal, ada belanja sebesar Rp 128 miliar untuk Bantuan Keuangan (BK) yang belum terbayarkan, kemudian Rp 128 miliar hibah ke sekolah dan BOSDA yang belum terbayarkan, Bansos Rp 5 miliar, tagihan OPD Rp 349 miliar.
“Kalau yang dari Petrokimia dan Maspion tidak masuk tahun ini, jelas kurang banyak. APBD 2024 akan digeser lagi,” beber dia.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Gresik lainnya M Syahrul Munir menyampaikan, pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) yakni pajak dan retribusi akan ada penurunan Rp 50 miliar bila tidak memperhitungkan potensi pemasukan dari Petrokimia dan Maspion.
“Dari obyek akan ada penurunan segitu di tahun 2023, bila dibandingkan dari tahun 2022,'” ujar ketua Fraksi PKB tersebut.
Komentar telah ditutup.
