GRESIK – beritautama.co- Perdebatan sengit mewarnai pembahasan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Gresik 2023 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dengan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik. Sebab, remcana pendapatan asli daerah (PAD) dari organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil sering mbleset dari target.
Dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2023, pihak eksekutif mengusulkan pendapatan dipatok sebesar Rp 3,725 triliun. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 4,038 triliun. Nilai tersebut naik sekitar Rp 400 miliar dibandingkan APBD tahun sebelumnya. Padahal, eksekutif mengaku pertumbuhan diprediksi turun.
“Secara makro, kami berharap agar APBD 2023 tetap dipatok sebesar 3,6 triliun. Atau jumlahnya sama dengan 2022. Apalagi tidak ada kajian potensi yang jelas,” jelas Anggota Banggar DPRD Gresik, M Syahrul Munir kepada beritautama.co, Minggu (07/08/2022).
Ditambahkan ketua FPKB DPRD Gresik ini, pendapatan dari restrbsi daerah dalam dokumen KUA-PPAS diusulkan sebesar Rp 235 miliar dari dinas penamanan modal perizinan terpadu satu pintu (DPM PTSP). Padahal, tahun sebelumnya hanya mampu mencapai berkisar Rp 70 miliar.
“Ini tentu tidak masuk akal. Siapa yang akan menggaransi jika hal tersebut tidak tercapai?,” ujarnya.
Ditanambah lagi, serapan anggaran belanja maupun pendapatan di APBD Gresik tahun 2022 masih terbilang rendah. Namun, pemerintah merencanakan penambahan anggaran belanja mencapai Rp 4 triliun.
“Sangat diragukan, apalagi dari evaluasi pertengahan tahun belum signifikan,” urainya.
Syahrul berharap, rancangan APBD 2023 berfokus dalam menurunkan angka kemiskinan dan infrastruktur. Terutama pada sektor pertanian maupun perikanan yang menjadi profesi mayoritas masyarakat Gresik. Justru sangat njomplang antara belanja pegawai dan kegiatannya.
“Minimnya inovasi di sektor tersebut. Baik penggunaan teknologi hingga sistem pemasaran agribisnis,” jelasnya.
Rancangan KUA-PPAS, lanjut dia, tidak menggambarkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Gresik 2023. Baik dalam kemiskinan, infrastruktur jalan dan banjir. “Mayoritas anggaran justru habis karena belanja pegawai. Harusnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi fokus dalam penyusunan anggaran,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah kepada awak media mengatakan bahwa rencangan KUA-PPAS lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pada RPJMD target belanja hanya Rp 3,6 triliun. Sedangkan pendapatan hanya Rp 3,3 triliun,” ungkapnya. Meski demikian, KUA-PPAS 2023 masih bisa berubah. Sebab, masih akan dibahas bersama. “Nanti akan didalami masing-masing komisi. Sebelum ditetapkan, harus ada kajian yang lebih matang,” pungkas dia.<>
