GRESIK– beritautama.co– Nelayan di Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik mengeluhkan dredging atau pengerukan lumpur laut yang dangkal disekitar pelabuhan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, lumpur hasil kerukan diduga kerap dibuang di wilayah tempat para nelayan memasang jaring untuk menangkap ikan.
Akibatnya, pendapatan mereka mengalami penurunan secara drastis. Hasil tangkapan ikan para nelayan berkurang karena terjadi pendangkalan. Bahkan jaring nelayan kerap hilang akibat tertimbun tanah di bawah laut. Meski sebagian ada yang diganti rugi, namun tidak sebanding dengan biaya dan masa pembuatan jaring baru.
“Pembuangan lumpur hasil kerukan dari proyek dredging makin lama semakin tidak karuan, karena tanah hasil kerukan dibuang di wilayah tempat para nelayan menangkap ikan. Ini sangat mengganggu, jaring-jaring juga banyak yang rusak, kalau didangkalkan nanti kena kapal lewat,” keluh Eko, salah satu nelayan setempat, Jum’at sore (30/09/2022).
Tak berhenti sampai disitu, nelayan juga mengeluhkan proyek reklamasi laut di salah satu perusahaan swasta. Sebab, bongkahan batu dari urukan untuk reklamasi sering membuat perahu tersangkut.
Ditambah lagi, kapal-kapal besar yang kerap menunggu sandar atau demorage di perairan yang menjadi kawasan nelayan Kelurahan Lumpur mencari mata pencaharian selama berpuluh-puluh tahun. Sebab, kapal-kapal tersebut lego jangkar secara sembarangan yang membuat jaring nelayan tersangkut dan rusak. Kondisi itu membuat mereka terpaksa mencari ikan di lokasi yang lebih jauh.
“Kalau disini sudah tidak bisa menjaring udang lagi, otomatis ke perairan di Sidayu atau Bangkalan. Tapi, bagi kami itu tempatnya kejauhan,” imbuh dia.
Sebenarnya, nelayan tidak tidak keberatan dengan adanya pekerjaan dredging ataupun reklamasi tersebut. Hanya saja, nelayan meminta agar tanah dan lmpr hasil pengerukan tidak di buang di kawasan tempat memasang jaring nelayan untuk menangkap ikan.
Selain itu, para nelayan sebenarnya sudah mengadukan ke berbagai pihak terkait. Akan tetapi, untung tak dapat diraih dan malang gak dapat ditolak, upaya mereka untuk mencari solusi terbaik hingga saat ini tak kunjung mendapatkan respon bahkan belum membuahkan hasil apapun.
“Kita sudah mengadu ke perusahaan, petugas yang berwenang maupun ke anggota DPRD Gresik. Tapi belum ada tindaklanjut,” bebernya.
Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir mengakui pernah mendapat pengaduan dari nelayan terkait masalah tersebut. Bahkan, sudah ditindaklanjuti dengan meneruskan ke Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Gresik.
“Sudah kita tindaklanjuti. Bahkan, saya mencoba meneruskan ke Dinas Perikanan Propinsi Jatim agar ditindaklanjuti. Permasalahan ini menjadi lintas kewenangan. Jadinya, kita agak susah juga. Beda kalau pyur kewenangan Kabupaten Gresik, kita bisa menekan agar organisasi perangkat darah (OPD) terkait segera melakukan tindakan,”tandas dia,
Nelayan juga sambat ke Anggota DPRD Gresik lainnya, Musa. Untuk memastikan kebenarannya, legislator dari Fraksi Nasdem ini, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dengan diantar menggunakan perahu nelayan untuk melihat kondisi di lapanagan dari jarak dekat.
Setelah melihat langsung atas keluhan nelayan tersebut, Musa berjanji akan membawa ke gedung wakil rakyat untuk dipelajari lebih lanjut agar ada solusi terbaik bagi para nelayan.
“Akan saya sampaikan ke teman-teman yang ada di DPRD khususnya yang di komisi II agar ada tindak lanjut,” ungkap dia.
Musa juga akan mengkaji lebih dalam semua data-data yang diperoleh dari hasil sidak. Termasuk sederet proyek reklamasi yang ada di sepanjang bibir pantai mulai Kelurahan Lumpur hingga Kecamatan Manyar, agar pengerjaan proyek reklamasi tidak mengganggu aktivitas para nelayan dalam mencari nafkah.
