GRESIK, Berita Utama – Sinergi dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik dengan menggelar workshop sebagai ajang mensosialisasikan kepada masyarakat yakni program Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk mengedepankan pelayanan sesuai siklus hidup manusia yang digagas Kemenkes RI. Workshop yang berlangsung di Gedungan Nasional Indonesia (GNI) menghadirkan Bupati Fandi Akhmad Yani, Ketua Sementara DPRD Gresik Abdullah Hamdi dan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Gresik dr. Mukhibatul Khusnah yang diikuti perwakilan dari Puskesmas dan Pustu serta wartawan, Rabu (11/09/2024).
Kepala Dinkes Gresik dr. Mukhibatul Khusnah mengatakan, tujuan layanan primer terintegrasi yakni menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial yang terintegrasi dari tahap lahir hingga dewasa, serta di usia lanjut. Maka, warga Gresik dapat mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pada setiap tahap kehidupan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
“Layanan primer ini menjadi tonggak masyarakat kelas bawah, mulai dari posyandu hingga di puskesmas. Sejak pencegahan sampai dengan pengobatan. Dengan adanya universal healt coverage (UHC), tentu layanan ini akan sangat terintegrasi. Sehingga, kami berharap bisa bersinergi dengan legislatif, terutama soal pengawalan anggaran,” jelas dia.
Integrasi tersebut memiliki beberapa fokus. Yakni, menyelaraskan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, memperluas layanan kesehatan hingga ke tingkat kelurahan dan pedukuhan, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat.
“Semoga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” harap dia.
Kabid Layanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Gresik dr. Setyo Susilo menyampaikan, dalam penerapan ILP yang penting dilakukan adalah transformasi layanan kesehatan. Sebab, ada kasus kematian di Indonesia sebenarnya dapat dicegah atau dicegah sebagian. Karena itu struktur dan jejaring pelayanan kesehatan primer harus diintegrasikan
“Ada enam pilar transformasi layanan kesehatan untuk mewujudkan layanan primer kesehatan yang terintegrasi. Yakni, transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan,” papar dia.
Khusus ILP di Puskesmas, sambung dia, akan ada lima klaster, yakni klaster manajemen, klaster ibu dan anak, klaster pelayanan penyakit menular, klaster lintas klaster yang didalamnya laboratorium, gizi dan sebagainya.
“Di level desa dan lelurahan, di pos kesehatan desa maupun pustu, dilayani oleh bidan, perawat dan dua kader. Kader ini sudah dibekali pengetahuan pengobatan, pemeriksaan, skrining kesehatan, KB dan sebagainya agar pasien tidak menumpuk di Puskesmas. Kemudian Posyandu sudah melayani sesuai siklus hidup sejak ibu hamil dan balita,” ulasnya.
Adapun fokus transformasi pelayanan kesehatan primer mencakup siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi pencegahan.
Kemudian mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi.
Lalu memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa.
Posyandu dan ponkesdes akan melakukan layanan edukasi makanan tambahan, dan ibu nifas, edukasi dan konseling, imunisasi, monitoring pada balita sakit, serta layanan farmasi dan layanan kesehatan
“Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan di Gresik sudah ada 32 Puskesmas yang sudah melakukan integrasi layanan kesehatan primer ini,” terang Setyo.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan masih banyak problem pelayanan kesehatan yang menjadi tantangan Pemkab Gresik yang sedang fokus diselesaikan. Seperti keadaan Pustu yang memprihatinkan tapi tak bisa direhab. Penyebabnya, berdiri diatas lahan tanah aset desa, gaji kader kesehatan yang masih kecil, dan lainnya.
“Kehebatan negara maju dalam pelayanan kesehatan adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, layanan yang ramah dan cepat, peningkatan kapasitas SDM perawat. Ini yang perlu kita contoh dan benahi,” tuturnya.
Pihkanya meminta Dinkes maupun Puskesmas agar memikirkan layanan konsultasi kesehatan dengan jarak jauh berbasis teknologi. Hal ini dianggap sangat inovatif untuk mengurangi antrean di Puskesmas saat berobat.
“Mungkin bisa kita coba, nanti honor pelayanannya diambilkan dari dana kapitasi. Tapi tidak harus semua wilayah, karena karakteristik masyarakat kita berbeda. Mungkin bisa dicoba di kota dulu,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Sementara DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan keberhasilan sebuah program adalah perencanaan. Banyak hal yang sudah dilakukan seperti rencana kerja tapi pada akhirnya tidak terlaksana karena anggaran. Seperti Puskesmas Kepatihan sudah mengajukan tapi pada akhirnya tidak tereksekusi karena tidak ada anggaran.
“Secara infrastruktur sudah luar biasa, dan kesehatan menjadi perhatian khusus terutama Puskesmas, bagi kami di DPRD, Insya Allah sejalan dengan Bupati karena kita adalah mitra kerja,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
