GRESIK, Berita Utama – Masyarakat tidak puas dengan kinerja Pemkab Gresik dalam masalah ketenagakerjaan, infrastruktur dan pembangunan, serta harga bahan pokok (bapok) yang mahal.
Hal ini dipaparkan Satria Unggul W. P selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap kinerja kepala daerah, praktek politik uang dan preferensi politik menjelang Pemilu 2024 di Dapil Lamongan-Gresik di salah satu kafe di Gresik, Selasa (02/12/2023).
“Isu insfratruktur di Gresik, banyak masyarakat yang tidak puas walaupun prosentase masih lebih tinggi di Lamongan. Yang paling tinggi, masyarakat tidak puas di isu ketenagakerjaan. Karena faktor UMK (upah minimum kabupaten) tertinggi kedua setelah Surabaya, tetapi banyak perusahaan di Gresik disinyalir upahnya dibawah UMK,” ujarnya.
Satria menjlentrehkan prosentase tidak puas masyarakat terhadap kinerja Pemkab Gresik dengan rincian 10,4 persen pada isu infrastruktur dan pembangunan. Lalu 8,1 persen pada harga bahan pokok, diikuti transparansi dan akuntabilitas 4 persen.
Kemudian, pendidikan dan kesehatan dengan prosentase 5,2 persen. Lalu, 4,3 persen di isu tarif listrik. 5,3 persen tidak puas di isu ketenagakerjaan diikuti 3,2 persen pada isu pariwisata. 2 persen kriminalitas dan 0,5 persen lainnya.
“Ada beberapa penekanan di pendidikan dan kesehatan yang cukup puas. Termasuk di pelayanan sosial cukup tinggi,” imbuhnya.
Secara umum, survei kepuasan terhadap kinerja Pemkab Gresik menunjukkan 13,7 persen sangat puas. Lalu, sebanyak 66,7 persen cukup puas. Kemudian, 17,8 persen kurang puas dan tidak puas 1,7 persen.
Komentar telah ditutup.
