GRESIK, Berita Utama– Komisi IV DPRD Gresik mendukung pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Apalagi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem migrasi aman dan berkelanjutan. Bahkan, peluncuran dilakukan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding di Gresik, beberapa waktu lalu. Bahkan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berencana mendirikan Migran Center di Gresik.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Gresik berkomitmen dalam mendukung perlindungan PMI dengan menyetujui anggaran yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik sekitar Rp 600 juta dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun 2025.
Anggaran tersebut, rencananya digunakan untuk membangun Migran Center dengan mengoptimalisasi tempat Balai Latihan Kerja (BLK) Gresik.
“Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada saat ini kurang optimal dalam pemanfaatannya. Maka, diajukan untuk rehabilitasi yang digunakan sebagai Migran Center,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin seusai rapat kerja dengan Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Gresik, Selasa (22/07/2025).
Dijelaskannya, rencana tambahan anggaran sekitar Rp 600 juta di Disnaker Gresik tersebut, termasuk digunakan penguatan Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawasan Ketenagakerjaan, pembangunan ruangan Migran Center, dan lain sebagainya.
“Rencananya, Migran Center juga akan diresmikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dua bulan lagi,”imbuh dia.
Komisi IV, sambung dia, berkomitmen sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal maupun migran asal Gresik.
“Kami berharap pekerja migran di Gresik memiliki kompetensi sehingga tidak menjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO),”pungkasnya.
Komentar telah ditutup.
