GRESIK, Berita Utama- Hutang Pemkab Gresik ke rekanan atau kontraktor yang mengerjakan proyek dalam APBD Gresik tahun 2022 dan dijanjikan akan dibayar pada APBD Gresik tahun 2023, menjadi sorotan Komisi III DPRD Gresik yang melakukan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya untk mendalami nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.
Sebab, mereka khawatir ada ketidakcermatan dan ulah nakal dari eksekutif yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sebab, terjadi dobel pembayaran hutang. Salah satu yang menjadi sorotan yakni hutang Pemkab Gresik pada rekanan yang mengerjakan pembangunan Longsoran Putri Cempo.
“Dalam laporan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), hutang yang belum dibayar sebesar Rp 3 miliar yang dibayar dalam APBD Gresik tahun 2023. Tetapi, pada Desember 2022, ada tagihan dari rekanan yang dibayar sebesar Rp 1 miliar. Seharusnya yang tertulis dalam laporan, sisa hutang sebesar Rp 2 miliar yang dibayar dalam APBD Gresik tahun 2023, “tegas Anggota Komisi III DPRD Gresik, Lutfi Dhawam seusai rapat kerja dengan DPUTR Gresik, Senin (03/07/2023)
Politisi Partai Gerindra tersebut khawatir jika Komisi III DPRD Gresik tidak cermat dan membiarkan saja, maka ada potensi kehilangan duit negara sebesar Rp 1 miliar yang tak jelas arahnya karena pembayaran hutang yang dobel.
“Saya sudah menyuarakan, tetapi teman-teman tidak ada respon. Mau bagaimana lagi?,”ucap dia.
Beberapa proyek yang tidak selesai hingga akhir tahun 2022 yang dilanjutkan hingga tahun 2023 tetapi denda tetap berjalan seperti pembangunan Longsoran Putri Cempo,pembangunan Jembatan Kacangan, pembangunan longsoran Putri Cempo dan peningkatan Jalan KH Syafi’i.
Anggota Komisi III lainnya, Abdullah Hamdi mengatakan, pada akhir tahn 2022, progress pembangunan longsoran Putri Cempo 83 %. Alasannya kontraktor ke DPUTR, sambung Hamdi, lokasi atau jalur suplay material yang curam, juga terpengaruh cuaca serta terbatasnya pihak suplier yang sanggup mengirim material ke lokasi pekerjaan.
“Material yang ada harus dilansir dulu. Kontraktor diberi tambahan waktu perpanjangan selama 50 hari dan denda tetap berjalan,”jelas dia.
Terakhir progress peningkatan jalan KH Syafii sudah 94 %. Alasannya, ulilitas dan rumah warga “Kontraktor diberi tambahan waktu perpanjangan selama 50 hari dan denda tetap berjalan,”jelas dia.
Dari ketiga proyek ini, total nilainya sebesar Rp 26, 6 miliar. Sedangkan yang sudah dibayar sebesar Rp 23,2 miliar. Kurang bayarnya sebesar Rp 6,3 miliar termasuk konsultan pengawasanya.
Komentar telah ditutup.
