GRESIK- beritautama.co- Krisis sumberdaya manusia (SDM) maupun minimnya pembinaan aparatur di Kelurahan menjadi sorotan khusus Komisi I DPRD Gresik dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membedah laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Gresik tahun 2021, Senin (20/06/2022).
“Seperti di Kelurahan Sidkokumpul Kecamatan Gresik. Ada anggaran sebesar Rp 221 juta dalam APBD 2021 yang tidak terserap. Alasannya tidak ada anggaran untuk biaya konsultan sehingga tidak berani melaksanakan. Sebab, kegiatannya membutuhkan pendampingan konsultan,”ujar Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin.
Anehnya, sambung politisi Partai Gerindra ini, rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang membuat dari pihak kelurahan sendiri. Ketika diajukan juga lolos verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik.
“Makanya, kita merekomendasikan agar ada pembinaan dari OPD terkait,”imbuh dia.
Sorotan lainnya yakni minimnya pegawai di Kelurahan Sidokumpul. Hanya ada 4 orang aparatur sipil negeri (ASN) yang terdiri dari kepala kelurahan, sekretaris kelurahan dan 2 orang kepala seksi (kasi).
“THL (tenaga harian lepas) yang membantu tugas-tugas dalam melayani masyarakat,”paparnya.
Kondisi yang lebih memprihatinkan di Kelurahan Tenggulunan Kecamatan Kebomas. Di sana, lanjut Zaifuddin, hanya ada kepala kelurahan, sekkel dan seorang kasi. Selebihnya hanya diisi THL untuk membantu tugas pemerintahan.
“Kita juga menyoal anggaran operasional di Kelurahan yang hanya dialokasikan sebesar Rp 226 juta di APBD Gresik tahun 2021. Justru, alokasi angggarannya menurun di APBD Gresik tahun 2022 hanya sebesar Rp 100 juta,”imbuh dia.
Dari realitas tersebut, sambung Zaifuddin, Komisi I merekomendasikan agar kelurahan mengirimkan analisa beban kerja dibandingkan dengan jumlah SDM yang ada. Sehingga, bisa diukur antara beban kerja dengan jumlah pegawai agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.
“Kita juga minta seluruh OPD mengirimkan analisa beban kerja dan jumlah pegawai yang disajikan menjadi satu melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia) Gresik,”tandas dia.
