GRESIK, Berita Utama- Komisi-komisi di DPRD Gresik sedang membedah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 sekaligus evaluasi untuk perbaikan di tahun 2024 bersama mitra kerjanya.
Seperti Komisi I DPRD Gresik yang mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Pegawai dan Sumberdaya Manusia (BPSDM), Dispendukcapil, Inspektorat hingga Satpol PP.
Ketua Komisi I DPRD Gresik Rizaldi Saputra menjelaskan ketika rapat kerja dengan Satpol PP mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan dan anggaran sudah digunakan dengan baik di tahun 2024.
“Catatannya, belanja pegawai yang terlalu dominan. Apakah ada evaluasi kedepan dengan belanja itu. Sebaliknya, anggaran operasional minim hanya ,7,3 persen,”papar dia seusai rapat, Rabu (11/06/2025).
Diketahui Satpol PP anggaran gaji ASN di Tahun 2024 senilai Rp 14,2 miliar, dan THL sebesar Rp 3,8 miliar. sedangkan anggaran operasional sebesar Rp2.1 miliar.
“Bagaimana cara Satpol PP bisa tetap optimal menegakkan perda dan mencipatkan transtribum. Kita memberi masukan juga melakukan preventif tidak sekedar razia dan berharap Satpol PP jadi profesional dalam penegakan perda dan trantibum,”tandasnya.
Ketika rapat kerja dengan DPMD juga menyinggung pada tahun 2025 akan ada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2025. Sedang dilakukan kajian dengan sistem e-Voting karena terkait efisiensi anggaran.
“Untuk saat ini masih dikaji terkait e-Voting. Mungkin bisa dilakukan Pilkades e-voting di desa dalam perkotaan,”kata dia.
Menurutnya, dengan adanya e-Voting di Pilkades lebih efisiensi dengan anggaran. Misalnya kalau tidak pakai e-voting biasanya untuk anggaran setiap orang senilai Rp 14 ribu. Sedangkan pakai e-Voting senilai Rp 4 ribu sehingga lebih efisiensi untuk anggaran.
Untuk teknisnya masih dikaji. Diakui kelebihan pakai e-Voting untuk data tidak bisa diganggu gugat dan tetap hasilnya itu. Tetapi untuk kelemahan dari e-Voting dengan adanya gangguan trouble WiFi. “Jadi untuk saat ini masih dalam tahap dikaji,”ujarnya.
Komisi I berharap DPMD Gresik lebih meningkatkan sistem pelaporan berbasis outcome. Kemudian penggunaan anggaran kedepan harus terus diarahkan untuk hasil yang nyata berkelanjutan dan oleh masyarakat desa.
Diketahui untuk Dinas PMD Gresik anggarannya di Tahun 2024 senilai Rp 16,3 miliar, setelah mengalami pergeseran 18,3 miliar dan pagu APBD 19,9 miliar, dan sisa APBD 1,2 miliar. Realisasi keuangan Rp 17,8 miliar dari target 19,4 miliar. Jad selisih dari target 6,71 persen dan realisasi fisik 1 persen.
Komentar telah ditutup.
