Komisi A DPRD Surabaya Soroti PGN Atas Kebijakan Pajak yang Meningkat

Beritautama.co - Maret 8, 2022
Komisi A DPRD Surabaya Soroti PGN Atas Kebijakan Pajak yang Meningkat
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni - (foto: ist)
|

SURABAYA – Beritautama.co – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyoroti kebijakan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dalam tarif gas bulanan. Hal tersebut tak ayal banyak dikeluhkan para pelanggan, khususnya kalangan masyarakat kecil.

Fathoni menyampaikan, kebijakan menambahkan PPN sebesar 11% tersebut berseberangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.03/2021 yang berlaku pada 1 September 2021.

Menurutnya, dalam PMK Nomor 115/PMK.03/2021 Pasal 3 Ayat 2 Huruf (l) tentang Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang Bersifat Strategis yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN disebutkan bahwa “barang yang dibebaskan dari PPN di antaranya adalah liquefied natural gas, atau gas alam yang dicairkan”.

Dia menjelaskan, peraturan yang ditetapkan pada 30 Agustus 2021 tersebut mengartikan, penggunaan gas mendapat fasilitas pembebasan PPN. Sehingga, kebijakan yang ditetapkan oleh PGN tidak patut dilakukan.

“Pelanggan PGN Surabaya di awal tahun 2022 mengeluhkan tagihan jaminan pembayaran yang hingga kini belum menemukan solusi. Lalu masyarakat harus dibebani dengan pengenaan PPN sebesar 11 persen sebagaimana yang diumumkan oleh PGN. Menurut saya kebijakan ini tidak patut,” ungkap Fathoni kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (07/03/2022).

Dia juga menyebut, kebijakan PGN menaikkan tarif gas bukanlah keputusan tepat. Pasalnya, saat ini masyarakat sedang berjuang untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Agar masyarakat kecil tidak terbebani, Fathoni mendorong pihak PGN untuk meninjau kembali kebijakan penambahan PPN 11% tersebut dan menerapkan PMK Nomor 115/PMK.03/2021.

“Tentu akan terjadi abuse of power, atau penyalahgunaan wewenang. Jadi saya minta untuk ditinjau kembali peraturan tersebut. Jangan bebani rakyat dengan pengenaan yang belum pas saatnya untuk dilakukan,” pungkas Fathoni. (dvd/zar)

Tinggalkan Komentar

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
Polres Gresik Gelar Olahraga Bersama Untuk Perkuat Sinergi dan Kebersamaan

Polres Gresik Gelar Olahraga Bersama Untuk Perkuat Sinergi dan Kebersamaan

Berita   Daerah   Hukum   Olahraga   Sorotan
Komitmen PTFI Berkontribusi Bangun Kapasitas Keilmuan Nasional Berdaya Saing Global Diapresiasi ITB dengan Penghargaan Ganesa Wirya Jasa

Komitmen PTFI Berkontribusi Bangun Kapasitas Keilmuan Nasional Berdaya Saing Global Diapresiasi ITB dengan Penghargaan Ganesa Wirya Jasa

Berita   Ekonomi   Pendidikan   Sorotan
Komisi I DPRD Gresik Sesuai Kewenangannya Berupaya Mengakomodir Apapun Permasalahan Desa

Komisi I DPRD Gresik Sesuai Kewenangannya Berupaya Mengakomodir Apapun Permasalahan Desa

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Tak Maksimal Anggarkan Cost Sharing di APBD, Komisi I DPRD Gresik Soroti Keseriusan Pemkab Sukseskan Program DAK Terintegrasi di Randuboto

Tak Maksimal Anggarkan Cost Sharing di APBD, Komisi I DPRD Gresik Soroti Keseriusan Pemkab Sukseskan Program DAK Terintegrasi di Randuboto

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Ada Perubahan, Sekolah Rakyat Terima 75 Siswa di Tahun Ajaran 2025/2026

Ada Perubahan, Sekolah Rakyat Terima 75 Siswa di Tahun Ajaran 2025/2026

Berita   Daerah   Pemerintah   Pendidikan   Sorotan
Anggota FPKB Usulkan Gandeng Konsultan Perencanaan Infrastruktur untuk Pembanding dan Perkuat Fungsi Pengawasan DPRD Gresik

Anggota FPKB Usulkan Gandeng Konsultan Perencanaan Infrastruktur untuk Pembanding dan Perkuat Fungsi Pengawasan DPRD Gresik

Berita   Daerah   Headline   Sorotan
Garda Bangsa Gresik Siap Perjuangkan Kepentingan Pemuda dalam Kebijakan Pemerintah

Garda Bangsa Gresik Siap Perjuangkan Kepentingan Pemuda dalam Kebijakan Pemerintah

Berita   Daerah   Sorotan
IDUL-FITRI-1446-IKLAN-FRAKSI-scaled