GRESIK – Beritautama.co – Komisi IV DPRD Gresik menyayangkan kinerja Pemkab Gresik kurang maksimal. Imbasnya, dana transfer dari pemrrintah pusat jumlahnya menurun. Salah satunya, Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Sehingga, DBHCHT yang digelontorkan untuk Pemkab Gresik tahun 2022 ini mengalami penurunan.
“Karena kinerja Pemkab Gresik kurang maksimal. SAKIP dan LAKIP yang tak bagus. Karena itu yang menjadi penilaian untuk DBHCHT. Makanya, menurun dana dari pusat,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad, Senin (14/03/2022).
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Salah satu yang terdampak dari penurunan DBHCHT yakni Dinas Kesehatan. Jika biasanya setiap tahun terdapat puskesmas yang dibangun menggunakan dana tersebut, tahun 2022 ini Pemkab Gresik belum bisa membangun puskesmas lagi.
Muhammad mencontohkan pembangunan Puskesmas Dadapkuning Kecamatan Cerme yang pendanaannya dari DBHCHT. Hingga kini, puskesmas itu belum juga selesai. Padahal batas kontrak pembangunan berakhir pada Desember lalu.
Kendala pembangunan puskesmas selain anggaran juga dikarenakan status tanah. Menurutnya, rata-rata status tanah puskesmas yang perlu direhab itu masih berstatus tanah desa.
“Jika dulu, desa tinggal menyerahkan asetnya ke kabupaten. Tapi sekarang harus tukar guling,” ucapnya.
Terkait pembangunan Puskesmas Dadapkuning yang belum rampung itu, Muhammad merekomendasikan dilakukan blacklist kepada kontraktor. Sebab, pekerjaan sudah melewati masa tenggang yakni 50 hari.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, setidaknya masih ada 8 puskesmas butuh rehabilitasi. Meski bukan kategori rusak berat, namun dilihat dari kondisi gedungnya sudah waktunya dibangun. Seperti di wilayah kota yakni Puskesmas Nelayan dan Industri. Keduanya memiliki gedung yang cukup kecil. Padahal sasaran pelayanan di wilayah perkotaan cukup besar.
Terakhir, Dinkes membangun gedung puskesmas pada tahun 2021 kemarin. Yakni Puskesmas Dadapkuning dengan anggaran Rp 5,1 miliar. Dan melanjutkan pembangunan Puskesmas Dukun yang mangkrak sejak 2019 lalu dengan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar. Tapi sayangnya, pekerjaan Puskesmas Dadapkuning itu belum selesai hingga tutup tahun 2021 lalu.
Kepala Dinkes Gresik Mukhibatul Khusna kepada media mengatakan, untuk tahun 2022 ini dana anggaran dari DBHCHT yang didapat hanya Rp 4 miliar. Merosot tajam sebesar Rp 10 miliar dibanding tahun 2021 sebesar Rp 14 miliar. Selain untuk membangun puskesmas, dana itu biasanya digunakan untuk pengadaan alat kesehatan hingga penanganan covid-19. Sehingga, lanjut Khusna, dengan anggaran sekecil itu tidak memungkinkan untuk membangun puskesmas yang estimasi anggaran setiap puskesmas sebesar Rp 8 miliar. Karena tidak membangun puskesmas, sebagai gantinya tahun ini Dinkes akan membangun dua puskesmas pembantu (Pustu). Yakni Pustu Randuboto, Sidayu dan Pustu Lumpangbubuk, Bawean.
Selain persoalan anggaran, Khusna mengakui status tanah puskesmas juga menjadi kendala. Yakni masih belum bersertifikat asset Pemkab Gresik.
“Sebetulnya, harapan kami setiap tahun bisa membangun dua puskesmas dari DBHCHT, tapi tahun ini tidak ada anggarannya. Namun, kami memastikan untuk pelayanan di puskesmas tetap maksimal,” cetus dia.
