GRESIK, Berita Utama- Beberapa catatan kritis diberikan oleh Ketua DPRD Gresik atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dalam rapat paripurna pekan lalu.Yakni, target pendapatan dan belanja daerah yang gagal terealisasi.
“Pendapatan daerah tidak terpenuhi menyebabkan belanja prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, tidak terealisasi tahun lalu,” ujar Qodir dengan nada serius, Senin (25/03/2024)
Salah satu program prioritas yang gagal terealisasi, Qodir mencontohkan yakni Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Gresik tahun 2023 lalu. Di mana Bosda Gresik tidak terbayar separuh pada tahun lalu. Namun, kondisi tersebut bukan menjadi hutang daerah. Alhasil, banyak lembaga pendidikan swasta yang pontang-panting mencari nada talangan karena Bosda merupakan andalan untuk operasionalnya.
“Kami berharap ada kenaikan Bosda di tahun 2024 ini. Secara tidak langsung sebagai penambal kekurangan Bosda tahun lalu,”imbuh dia.
Sedangkan skema yang diharapkan yakni melalui pergeseran anggaran dalam APBD 2024. Nantinya, kenaikan nominal Bosda dimasukkan dalam perubahan APBD (P-APBD) Gresik 2024.
“Di April, kita berharap segera dicairkan Bosda dengan nominal yang sudah disepakati ada kenaikan. Pencairan, kita minta dalam setahun hanya 2 tahap,”tandasnya.
Selain itu ada beberapa pekerjaan infrastruktur tahun lalu yang belum dibayar kepada kontraktor akibat defisit anggaran. Baik itu, pekerjaan infrastruktur dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa maupun penunjukan langsung (PL), pemilihan langsung (PML) dan lelang.
“Untuk BKK yang sudah dicairkan oleh Pemkab Gresik sebesar 50 persen dan masih belum tuntas penyelesainnya, bisa dilakukan pergeseran anggaran dengan kegiatan sejenis di desa tersebut atau tempat lain. Karena bisa masuk dalam hutang program. Tapi, BKK yang masih belum mendapat pencairan sama sekali dari pemerintah, tidak ada kewajiban untuk membayarnya,”papar dia.
Untuk, pihaknya meminta Pemkab melakukan perhitungan, penganggaran baik pendapatan dan belanja berbasis perhitungan rasional, sehingga asumsi belanja berbasis potensi potensi riil.
Saat ini, kata Qodir, Pemkab Gresik sedang melakukan perhitungan ulang untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka rasionalisasi anggaran untuk menutup piutang anggaran tahun lalu.
“Sehingga setelah pergeseran tuntas baru nanti program pembangunan seperti infrastruktur bisa dijalankan,” tuturnya.
Perlu diketahui, pengelolaan APBD Gresik tahun 2023 yakni pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3. 873. 145. 748, 000, 86 tetapi teralisasi sebesar Rp 3. 416. 390. 957. 965,- atau 88.20 %. Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Rp 1. 171. 022. 355. 099,- atau hanya 73.92 % dari target sebesar Rp 1. 548. 113. 767.514,-
Sedangkan pendapatan transfer terealisasi Rp 2.241.478.601.966,- atau 97.92 % dari target sebesar Rp 2.289.031.980.572,- Lain- lain pendapatan yang sah teralisasi sebesar Rp 3, 8 miliar.
Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3,9 triliun tetapi teralisasi sebesar Rp 3,4 triliun atau 86,50 %. Rinciannya, belanja operasi teralisasi Rp 2.2 triliun atau 90.96%dari target sebesar Rp 2,4 triliun.
Belanja modal terealisasi Rp 431 miliar atau 67% dari target sebesar Rp 642 miliar. Belanja tidak terduga teralisasi sebesar Rp 1,1 miliar atau 15.29% dari alokasi sebesar Rp 7.7 miliar. Belanka transfer teralisasi sebesar Rp 783 miliar atau 89% dari target sebesar Rp 880 miliar. Adapun pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp 79, 2 miliar dan terelisasi sebesar Rp 78,1 miliaratau 99,82% . Pengeleluaran pembiayaan nol rupiah. pii.
Komentar telah ditutup.
