GRESIK, Berita Utama- Banyak anggaran untuk hibah, bantuan sosial (bansos) maupun bantuan keuangan (BK) yang bersumber dari APBD Gresik 2022, terancam tidak cair. Sebab, penutupan tahun anggaran hanya tersisa sepekan ini. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Kamis kemarin (22/12/2022) antara ketua komisi, ketua fraksi dan pimpinan DPRD Gresik dengan berbagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan anggaran tersebut .
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik sekaligus Sekretaris F-PKB, Abdullah Hamdi yang mewakili fraksinya mengaku usulan untuk musala yang berada di pos Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemkab Gresik juga belum cair hingga jelang penutupan tahun anggaran.
“Usulan bansos untuk musala kan dibutuhkan masyarakat. Tetapi hampir tutup tahun belum juga cair,” papar dia kepada beritautama.co, Minggu (25/12/2022)
Selain bantuan untuk tempat ibadah musala dan masjid, Hamdi membeberkan beberapa bantuan hibah dan bantuan keuangan yang juga terancam tidak bisa cair. Diantaranya bantuan UMKM dan lembaga pendidikan.
“UMKM terkendala pengadaan. Misalnya, barang yang didatangkan tidak sesuai dengan usulan, juga jasa pengadaannya terlalu banyak. Kemudian lembaga pendidikan di bawah naungan Dispendik Gresik,” terangnya.
Pihaknya lantas merekomendasikan agar OPD melakukan percepatan pencairan. Sehingga dana bantuan hibah dan bansos bantuan keuangan tahun anggaran 2023 bisa tersalurkan secara optimal kepada para penerima bantuan.
“Kami merekomendasikan kepada OPD agar melakukan percepatan penyaluran, dan juga mengingatkan agar barang yang didatangkan sesuai dengan usulan,” tegas dia.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Gresik, Lutfi Dhawam kepada awak media mengaku anggaran BK usulan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2022 juga belum cair.
“Dengan sisa waktu yang ada, tak mungkin bisa dilaksanakan kalaupun dicairkan,” ujar dia.
Kondisi itu, membuat pemerintahan desa (Pemdes) penerima BK juga sangat rentan apabila tetap melaksanakan kegiatan karena pasti tidak bisa selesai dengan waktu seminggu. Apalagi, BK digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di pemerintahan desa.
Padahal, kalangan legislatif dalam rapat anggaran maupun rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerjanya selalu mengingatkan agar alokasi anggaran bisa dilakukan percepatan penyerapan. Sehingga tidak menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
“Untuk BK yang usulannya di awal tahun anggaran 2022, juga baru pencairan tahap II,” tandas dia.
Dijelaskan, terdapat dua mekanisme dalam pencairan BK. Untuk BK usulan di awal tahun anggaran, pencairan dilakukan dua tahap. Sedangkan usulan BK dalam P-APBD 2022 hanya satu tahap sebab waktu yang terbatas.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah menuturkan bahwa kendati ada beberapa usulan bantuan hibah dan BK yang terancam tidak cair karena terganjal aturan perundangan yang berlaku maupun beberapa faktor lainnya. Namun pihaknya optimis bisa cair hingga akhir tahun 2022.
“Semuanya cair kok sampai akhir tahun. Hanya beberapa (usulan bantuan hibah dan bantuan keuangan- red) memang sejak awal terdeteksi gagal (cair-red) karena aturan perundangan. Seperti pemdes yang kepala desanya dalam proses hukum,” ucapnya.
Politisi wanita dari Partai Gerindra yang mengaku memimpin jalannya rapat ini menjelaskan, bahwa, beberapa kendala bantuan hibah dan bansos, BK yang terancam tidak bisa cair. Seperti usulan ntuk musala dan masjid karena dikategorikan tidak layak. Sebab, ada yang mundur, dobel usulan, dan juga tahun sebelumnya sudah pernah mendapat bantuan serupa.
Selanjutnya, BK untuk 3 desa yang kepala desanya dalam proses hukum diprediksi akan dilakukan penundaan. Sedangkan terkait bantuan hibah UMKM di Disperindag yang belum cair saat ini sebagian barang sudah masuk proses e-katalog.
“Hanya saja proses distribusi pada awal Januari 2023 nanti. Ada sedikit keterlambatan,”pungkas dia.
