GRESIK, Berita Utama – Beredarnya isu penolakan aktivis Greenpeace untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang menyeret Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendapat klarifikasi tegas dari seluruh jajaran internal. Termasuk dari Ketua GP Ansor Gresik Abdul Rokhim yang menegaskan adanya kesalahan informasi.
Sebab, organisasi Banom NU tersebut tidak dalam kapasitas melarang atau menolak perseorangan maupun kelompok untuk masuk atau keluar Bali, karena hal itu merupakan kewenangan otoritas setempat serta aparat penegak hukum (APH).
Sebaliknya, Ketua GP Ansor Gresik Abdul Rokhim tegas menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Dukungan itu sebagai suatu kewajiban ideologis bagi GP Ansor untuk turut serta menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata Internasional.
“Kami pengurus GP Ansor Gresik mendukung penuh penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Karena, ini bagian penting dari upaya bersama membangun tatanan dunia yang lebih baik,” kata Abdul Rokhim kepada beritautama.co. Rabu (09/11/2022).
GP Ansor Gresik, lanjut Kasdul-sapaan akrab Abdul Rokhim – tetap satu komando dan satu barisan. Oleh karena itu, mengenai adanya salah satu anggota yang beberapa waktu lalu berstatemen di ruang publik terkait melarang salah satu LSM untuk hadir di forum G20, pihaknya menegaskan telah melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan.
“Kita tetap satu komando dan satu barisan, soal adanya salah satu anggota yang beberapa waktu lalu berstatemen soal penolakan salah satu LSM untuk hadir di forum G20 kami sudah melakukan klarifikasi, hasilnya statemen itu murni kesalahan informasi, dan bukan intruksi maupun arahan dari kami. Sikap kami jelas mendukung penuh KTT G20 senada dengan PW dan PP,” tandasnya.
Terpisah, Lora Hilal Fikri selaku Ketua PAC GP Ansor Kebomas Gresik yang sebelumnya viral lantaran berstatemen melarang LSM Greenpeace masuk ke wilayah Bali untuk hadir dalam pelaksanaan KTT G20, akhirnya meminta maaf. Pernyataannya dalam sebuah video tersebut berawal dari kesalahan informasi.
“Saya meminta permohonan maaf atas video yang beredar karena adanya salah informasi dan tidak adanya konfirmasi dengan pimpinan di atas saya. Setelah adanya intruksi dari pimpinan tertinggi kami bahwa GP Ansor tidak dalam kapasitas melarang atau menolak perseorangan maupun organisasi untuk masuk atau keluar Bali karena hal tersebut merupakan kewenangan otoritas setempat dan aparat penegak hukum,” ucap dia.
