GRESIK, Berita Utama– Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2023, diproyeksikan turun dari penetapan awal sebesar Rp 4,01 menjadi sebesar Rp 3,856,642,726,088. Rinciannya, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,7 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 3,8 triliun. Sehingga, ada defisit sebesar Rp 79 miliar yang ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 59 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp 20 miliar.
Fraksi Partai NasDem DPRD Gresik melalui H Nasir Cholil ketika membacakan pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Gresik tentang rancangan perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2023, Kamis (14/09/2023) menyatakan, menyatakan prihatin atas turunnya angka pendapatan daerah yang mencapai 3,52 prosen baik dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Ini menandakan politik anggaran tidak berjalan dengan baik yakni komunikasi dengan berbagai stakeholder. Dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun mencapai 1,42 persen secara akumulasi menjadi 2,64 prosen yang sebenarnya masih bisa di maksimalkan,”ujar dia.
Selain itu, Ramcangan PAPBD Gresik 2023 masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi,danPemerintah Daerah juga tidak mampu meningkatkan PAD yang harapannya dapat menutupi deficit.
“Perlu dilakukan singkronisasi antara isi nota keuangan yang disampaikan dengan rekapitulasi per SKPD/OPD dan rasionalisasi penurunan pendapatan harus dibarengi juga dengan kepastian realisasi pendapatan sehingga nantinya pos-pos pada anggaran belanja tidak ada yang akan dikorbankan,”tandas dia.
Nasir juga menyatakan dalam upaya melakukan penghematan anggaran tidak pada wilayah yang bersinggungan dengan kepentingan publik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur pertanian dan penanggulangan banjir.
“P-APBD 2023 program dan kegiatannya masih pada penganggaran rutinitas dan kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat dan publik. Kami berharap Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Nawa Karsa dapat diimplementasikan khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, khususnya masyarakat Gresik,”tukas dia.
Fraksi NasDem meminta Bupati Gresik untuk mengevaluasi dan mengkaji secara detail pos anggaran yang kurang strategis yang tidak bersentuhan langsung pada hajat hidup masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dilakukan reposisi ke dalam program dan kegiatan yang bersentuhan pada hajathidup masyarakat.
Setelah membacakan PU Fraksi Nasdem, Nasir juga meminta waktu ke pimpinan sidang yang dipimpin Ahmad Nurhamim untuk menyampaikan pesan penting secara terbuka.
Menurutnya, di zaman akhir ini, banyak orang yang melakukan sesuatu yang terbalik. “Pejabat pemerintah yang semestinya tidak boleh kampanye, justru berkeliling kampanye. Seorang caleg yang seharusnya kampanye atau mengkampanyekan dirinya malah jadi makelar politik.Maka, saya menginggatkan ke bupati, jangan sekali-kali bermain api, kalau terbakar rasanya sakit sekali,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
