GRESIK, Berita Utama – Pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pemilukada selalu menyedot uang rakyat yang jumlahnya sangat fantastis. Buktinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik bakal menyedot dana dari APBD Gresik tahun 2023 sebesar Rp 10 miliar penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Sedangkan pada Pemilukada 2024, KPU Gresik menyedot uang rakyat Gresik sebesar Rp 82 miliar yang nantinya diusulkan dalam APBD Gresik tahun 2024.
Begitu juga penyelenggara Pemilu lainnya yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik yang menyedot anggaran Rp 2,9 miliar dari APBD Gresik tahun 2023.
“Anggarannya sudah disiapkan dari APBD 2023 untuk membantu penyelenggaraan Pemilu serentak 2024,” kata Asisten I Sekda Pemkab Gresik Suyono kepada awak media, Selasa (29/11/2022).
Diakui Suyono, bahwa, Pemkab Gresik juga menerima usulan permohonan hibah anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pemilukada) tahun 2024. Baik dari KPU maupun Bawaslu Gresik.
“Usulan anggaran yang diajukan KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilukada tahun 2024 sebesar Rp 82 miliar. Sementara Bawaslu Gresik mengajukan Rp 21 miliar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Gresik Akhmad Roni memaparkan, anggaran Rp 10 miliar yang diterima pihaknya pada tahun 2023 akan digunakan untuk operasional berlangsungnya setiap tahapan hingga pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024.
“Sebenarnya pengajuan kita itu kan tidak per tahun, tapi langsung kebutuhan selama tahapan,” ujarnya.
Menurut Roni, pola pengajuan anggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU yakni secara bersamaan. Baik anggaran operasional setiap tahapan, maupun anggaran pelaksanaan pemilu 2024.
“Pengajuan kita, anggaran untuk pelaksanaan pilbup 2024,” tandas dia.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Gresik Makmun menyatakan, tingkat partisipasi masyarakat Gresik selama pelaksanaan pelaksanaan dua kali pemilu mengalami peningkatan. Dia pun menyebut pada pemilu 2019 tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 81,50 persen. Padahal, target KPU RI dengan prosentase 77,05 persen.
“Hal yang sama pada pelaksanaan Pilkada. Dimana, tingkat partisipasi di Pilkada tahun 2020 dengan prosentase 80,81 persen, tertinggi di Jawa Timur. Artinya warga datang ke TPS sangat antusias. Meski ada sisi yang akan dievaluasi,” ucapnya.
Kendati demikian, ada tiga kecamatan dari 18 kecamatan yang belum memenuhi target. Misalnya, di Kecamatan Tambak 60 persen, Sangkapura 66 persen dan Panceng 77 persen.
“Tiga kecamatan itu masih rendah partisipasinya dibanding daerah lainnya,” ungkapnya.
Makmun menambahkan, untuk lebih masiv lagi meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU akan terus gencar melakukan sosialisasi di masyarakat.
