GRESIK- beritautama.co- Kepala desa (Kades) dan kepala kelurahan se- Kabupaten Gresik terancam gagal menikmati fasilitas sepeda motor operasional baru. Sebab, Komisi I DPRD Gresik yang membahas rencana penggadaan sepeda motor dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Gresik tahun 2022 ini, tidak sepakat dengan usulan dari Pemkab Gresik tersebut.
“Mayoritas anggota Komisi I tidak sepakat kepala desa mendapatkan sepeda motor operasional baru,”tandas Ketua Komisi I, Muchammad Zaifudin seusasi rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik, Rabu (24/08/2022).
Ditambahkan politisi Partai Gerindra ini, sesuai usulan dari Pemkab Gresik untuk pengadaan motor dinas bagi kepala 352 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Gresik membutuhkan anggaran Rp 12 miliar.
“Sesuai usulan, harganya dipatok sebesar Rp 38 juta perunit,”tandas dia.
Perbedaan pendapat sangat tajam di rapat Komisi I ditujukan pada eksekutif. Seperti Anggota Komisi I DPRD Gresik, Nasir Cholil yang bersikukuh kalau motor operasional baru tidak masuk dalam 3 program prioritas dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) yakni penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan penanganan banjir Kali Lamong.
“Apa relevansinya dan urgensinya dengan tiga program prioritas itu. Kalau memang ngotot minta lebih baik dibelikan sepeda motor roda 3 yang ada bak terbukanya. Bisa mengangkut sampah di desa dan kelurahan,”tandas dia.
Pendapat senada dikatakan anggota Komisi I lainnya, Ifta Hidayati dari Fraksi Partai Demokrat. Menurutnya, sesuai dengan perencanaan awal, bahwa, desa atau kelurahan berprestasi akan diberi mobil dinas operasional. Di daerah lain sudah mendapatkan mobil operasional.
“Sesuai rencana awal ada 5 desa berprestasi yang direncanakan mendapat mobil operasional,”ucap dia.
Begitu juga dengan Anggota Komisi I, Wongso Negoro yang menyarankan mobil operasional karena manfaatnya lebih besar untuk masyarakat desa. Sebab, bisa difungsikan sebagai ambulan desa. atau mobil siaga.
“Kalau mau semua dapat, seharusnya diawal tahun anggaran,”papar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi I dari F-PKB, Hudaifa tetap sepakat diberikan sepada motor dinas kepada seluruh kades dan lurah se-Kabupaten Gresik. Hanya saja, anggarannya dikurangi dari usulan.
“Kan ada sepeda motor yang harganya lebih murah. Kenapa harus diarahkan nominalnya sebesar itu?. Sisa anggaran bisa untuk pembangunan infrastruktur ataupun mengurangi pengangguran,”ucap dia.
Anggota Komisi I, Sujono usul agar tetap disetujui sesuai dengan usulan dari Pemkab Gresik bagi kepala desa dan lurah.
“Anggap saja amal,”tandasnya.
Ditengah sikap Anggota Komisi I yang terbelah, Ketua Komisi I Muchammad Zaifuddin meminta data kondisi sepeda motor operasional sebanyak 2 unit yang ada di desa. Ternyata, laporan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, kondisi motor operasional di desa masih baik.
Untuk membongkar rasa penasaran anggota Komisi I, pengadaan sepeda motor operasional baru untuk kades dan lurah, maka Bagian Perlengkapan, BPPKAD dan DPMD Gresik dikonfrontir keterangannya. Alhasil, permintaan motor operasional baru merupakan titipan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik.
“Bagian Perlengkapan kita tanya jawabannya titipan DPMD. Tapi, DPMD kita kejar jawabannya titipan dari BPPKAD. Akhirnya BPPKAD mengaku kalau permintaan dari AKD Gresik,”jelas Muchammad Zaifuddin.
Akhirnya Komisi I sepakat melakukan voting untuk menentukan sikap menolak atau menyetujui usulan motor operasional baru bagi kades dan lurah. Hasilnya, angggota yang menolak lebih banyak. Termasuk ada masukan agar anggaran motor oprasional dialihkan ntuk mencukupi kebutuhan penghasilan tetap (siltap) kades, perangkat desa maupun menambah kesejahteraan RT dan RW.
““Rekomendasi Komisi I ada 2 poin. Pertama, merekeomendasikan kendaraan operasional adalah mobil bukan sepeda motor. Kedua, desa memerlukan kendaraan untuk mobilisasi barang. Misal kendaraan pengangkut sampah, seperti Tossa pengangkut komoditi barang. Tentunya hasil pembahasan di komisi ini akan kami bawa ke rapat banggar dan tim anggaran untuk mendapat persetuajuan,”pungkas Muchammad Zaifuddin
