GRESIK, Berita Utama– Komisi III DPRD Gresik tak menghendaki terulang kembali serapan proyek infrastruktur sangat rendah seperti pada APBD Gresik tahun 2025. Sebab, proyek infrastruktur dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Untuk itu, Komisi III mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk rapat kerja dengan agenda monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan yang sudah berjalan di triwulan kedua APBD Gresik tahun 2026.
‘Kita lakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang sudah berjalan. Kami juga ingin memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan infrastruktur itu bisa selesai tepat waktu,’ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, Senin (13/07/2026).
Pihaknya juga ingin mengetahui kendala-kendala di lapangan yang menjadikan serapan proyek infrastruktur masih rendah.
“Dan kita belum berbicara terkait dengan yang lain. Termasuk tadi itu kita sampaikan banyaknya kegiatan yang belum dilelang.
Karena nanti ada penambahan P-APBD 2026 ini juga memberatkan kalau tidak segera dilaksanakan kegiatan,”ulas dia.
Untuk itu, pihaknya meminta bidang Bina Marga dan Sumberdaya Air (SDA) di DPUTR Gresik untuk segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD Gresik tahun 2026.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi III DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra yang mengakui kalau kegiatan di DPUTR masih kurang dari target realisasi hingga pertengahan tahun 2026 ini.
“Bahkan dalam tahapan lelang pun, itu masih ada yang belum selesai lelang. Ini berdampak pada serapan anggaran. Sehingga kurang bisa dirasakan masyarakat di Gresik,”cetus dia.
Menurut Sekretaris DPC PKB Gresik ini, proyek infrastruktur yang vital dan urgent di DPU TR Gresik tidak hanya jalan poros desa ( JPD) saja.
‘Urusan rehab jaringan irigasi serta rehab waduk juga menjadi penting, dan urusan kegiatan itu masih banyak yang belum berjalan lelangnya,’pungkasnya dengan prihatin.
Komentar telah ditutup.
