GRESIK, Berita Utama- Akselerasi penuntasan permasalahan kemiskinan coba dilakukan oleh DPRD Gresik dengan melakukan penjajakan bersama Badan Amal Zakat Infaq dan Sodaqoh (Baznas) Gresik dengan menyepakati mapping penuntasan problem kemiskinan, khususnya siswa miskin yang bersekolah di tingkat dasar dan menengah.
“Faktanya, banyak siswa fakir miskin yang sulit sekolah. Kita ingin mendapatkan data dari baznas, berapa siswa miskin yang kita atensi dalam satu tahun dalam sektor pendidkan bagi siswa fakir miskin. Kita rencanakan, zakat dari anggota dewan dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD (sekwan) diperuntukkan siswa miskin. Itu langkah jangka pendek,”ujar Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir seusai audiensi dengan pengurus Baznas Gresik di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik, Rabu (15/01/2024).
Kendati demikian, pimpinan DPRD Gresik tak bisa memutuskan sepihak dari rencana baik tersebut. Sehingga, hasil dari audiensi dengan Baznas Gresik harus di-floor-kan dalam rapat bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
“ Nanti kita tindaklanjuti dengan pimpinan fraksi dan komisi untuk mengumpulkan zakat dam infaq dari UPZ DPRD Gresik untuk dikelola Baznas Gresik. Tapi menunggu kesepakatan internal dulu,”papar dia.
Selain itu, politisi PKB tersebut mengusulkan program makan bergizi gratis (MBG) juga bisa dicover oleh Baznas Gresik. Sebab, anggaran yang disiapkan oleh APBD Gresik hanya sebesar Rp 5 miliar.
“Dengan anggaran segitu, dalam beberapa hari saja sudah habis. Saya usulkan kalau dana Baznas juga digunakan menambal kebutuhan MBG, karena berimbas penuntasan kemiskinan juga. Tapi, kalau ada surat edaran yang memperbolehkan dan memerintahkan. Apalagi wacananya untuk MBG juga menggunakan dana desa dan APBD,”tukas dia.
Planning jangka panjang juga dipersiapkan oleh pimpinan DPRD Gresik berkolabroasi dengan Baznas Gresik untuk mengatasi isu pemberdayaan masyarakat.
“Karena Baznas juga mengelola dana bergulir untuk support UMKM. Tapi, itu (rencana kolaborasi-red) jangka panjang,”tukas dia.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menambahkan, sebenarnya Pemkab Gresik memiliki program penuntasan kemiskinan melalui APBD Gresik. Tetapi, program dan kegiatannya tidak fokus.
“Makanya, perlu fokus penyelesainnya dengan dana lain yang sah,”imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Baznas Gresik Muhammad Mujib mengatakan apabila dana yang dikelola oleh Baznas Gresik digunakan untuk mengcover program MBG, maka pihaknya tak bisa langsung menyetujui.
“Itu butuh kajian,”tandas dia.
Sedangkan Anggota Baznas Gresik Mustoha mengaku pihaknya terkoneksi dalam sistem. Sehingga, ada data jumlah siswa miskin yang bisa mendapatkan bantuan dari Baznas Gresik.
“Data sudah terkonek. Sistem kita masuk ke sekolah yang juga ada laporannya.Ada 7.000 siswa yang tercover,”pungkas dia. Sebelumnya, Komisi IV DPRD Gresik juga pernah mengundang Baznas Gresik bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan agenda sinkronisasi penerima bantuan sosial. Sebab, data yang ada menunjukkan ribuan guru madrasah diniyah (madin) dan TPQ, janda miskin hingga marbot yang belum kebagian bantuan sosial (bansos). Selain itu, diharapkan ada sinkronisasi program juga.
Komentar telah ditutup.
