GRESIK, Berita Utama– Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Gresik, Senin (21/11.2022).
Sebelum pengambilan keputusan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Nasir Cholil membacakan hasil rapat finalisasi antara Banggar dengan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik yang dihasilkan beberapa kesepakatan. Yakni., pedapatan daerah disepakati sebesar Rp 3, 8 trilun.
Rinciannya, pajak daerah sebesar Rp 940 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 230 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13,6 miliar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 401 miliar.
Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp 2,2 triliun dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,8 triliun, pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 397 miliar, lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp 24,6 miliar.
“Belanja daerah dari hasil pembahasanan di komisi yang kemudian di finalisasi Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemkab Gresik, maka menghasilkan postur belanja pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 4, 08 trilun,”ujar dia.
Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp 2, 4 triliun, belanja modal sebesar Rp 715 miliar. belanja tidak terduga sebesar Rp 10 miliar, belanja transfer sebesar Rp 880 miliar.
Untuk pembiayaan daerah tahun 2023, lanjut dia, diproyeksikan sebesar Rp 208 miliar, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 276 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 68 miliar.
“Jadi diprediksi defisit sebesar Rp 285 miliar,”ppaar dia.
Pada akhir pembahasan, kata Nasir, disamping rekomendasi teknis dan sangat detil dari pembahasan komisi, disimpulkan juga beberapa hal pokok dan penting dalam pembahasan RAPBD Gresik tahun 2023. Yakni, konsistensi anggaran terhadap dokumen perencanaan yang ada, dan disusun secara sistematis, diharapkan mampu menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penganggaran belanja daerah yang lebih urgen menjadi prioritas di APBD Gresik tahun 2023 dan pengembangan potensi pendapatan untuk menujukemandirian fiscal.
