GRESIK, Berita Utama- Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DCKPP) Gresik telah meminta bangunan balai rukun warga (RW) yang berdiri di atas saluran air atau drainase di Kelurahan Pakelingan Kecamatan Gresik agar dibongkar. Sebab, menganggu saluran pembuangan air ke laut. Hal tersebut diungkapkan Kepala DCKPP Ida Lailatussa’diyah dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Gresik membahas penanganan banjir perkotaan, Jum’at (06/01/2023).
“Ada balai RW berdiri di atas saluran drainase. Kita sudah minta untuk dibongkar,”tandas dia.
Ida Lailatussa’diyah menjelaskan kinerjanya dalam penanganan banjir perkotaan. Yakni, ada 5 rumah pompa untuk mengatasi genangan banjir perkotaan yang secara administrasi di Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar.
Selain ditempatkan di Kali Tutup Timur, Kali Towo, Kali Tutup Barat dan waduk Bunder di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme, ada rumah pompa yang berasal dari APBN di Sukomulyo Kecamatan Manyar.
“Yang di Sukomulyo ditangani masyarakat atau desa sendiri. Kali Tengger menjadi skala prioritas karena banyak bangunan di saluran hingga bottleneck.Sedangkan saluran Kali Tutup Timur, tepatnya di depan Toko Ladju di Jalan Samanhudi, genangan air tidak sampai 3 jam.Tapi kita harus cari solusi karena merugikan masyarakat dengan kegiatan .rehabilitasi sistem saluran drainase Kali Tutup Timur dengan crossing Jalan Samanhudi,” urai dia.
Berdasarkan regulasi, sambung dia, ketika air menggenang tidak sampai 3 jam, maka disebut genangan. Dan di perkotaan, tidak sampai 3 jam. Hanya saja, genangan terjadi di 22 sistem drainase.
“Luas daerah genangan 451,411 hektar. Itu hasil study oada tahun 2015 ketika curah hujan sedang dan maksimal. Pada tahun 2023 ini, kita anggarkan untuk upgrade penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan dengan anggaran Rp.250 juta,”tukas dia.
Anggaran Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan sebesar Rp 2,7M. Sedangkan operasi dan pemeliharaan sistem drainase sebesar Rp.7,7 miliar untuk satgas drainase dan rumah pompa.
“Operasi pemeliharaan. Lebih banyak Kita mempunyai 150 satgas yang setiap hari bergantian secara 3 shift dengan menjaga 5 rumah pompa,”tandas dia.
Ida Lailatussa’diyah meminta masukan dari Komisi III DPRD Gresik untuk optimaliasi bozem Tologodendo. Khususnya dibawahnya gedung wahana ekspresi dan kreasi KRT Poesponegoro (WEP),
“Apakah digunakan tampungan saja, eman. Bagaimana kalau digunakan parkiran?,”tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III Abdullah Hamdi memberikan apresiasi kinerja DCKPP Gresik dalam penataan serta antisipasi genangan di perkotaan. Hanya saja, ada beberapa catatan.
“Pemutakhiran data. Jangan gunakan data 2015,”harap dia.
Ditegaskan politisi PKB ini, bozemTelogodendo di atasWEP tidak pernah dinormalisasi.
“ Itu diperdalam. Sehingga, air yang keluar ke laut bisa dikendalikan,”tandas dia.
Hamdi juga minta bozem Terate Kecamatan Gresik juga mendapat perhatian. Termasuk spot genangan di depan SPBU Koperasi Petrokimia Gresik di Jalan Dr Wahidim Sudiro Husodo.
“Saya yakin ada crossingnya. Tapi, saluran tidak lancar,”tegas dia.
Hal senada diminta oleh Anggota Komisi III Lutfi Dhawam yang minta dilakukan antisipasi penambahan pompa di sekitar Perumahan Bunder Asri, Kantor Bupati Gresik hingga kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang saluran pembuanganya ke waduk Bunder.
“Kapasitas pompa juga harus ditambah karena perkembangannya juga semakin pesat,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
