GRESIK, Berita Utama– Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRDGresik, Nur Saidah menetapkan APBD 2024 dipatok pendapatan sebesar Rp 3,885 triliun dan anggaran belanja sebesar Rp 3,857 triliun. Sehingga, ada surplus sebesar Rp 28 miliar. Nantinya, surplus tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan BUMD Gresik Migas sebesar Rp 8,1 miliar. Serta membayar tanggungan hutang dan pembiayaan lainnya dengan alokasi mencapai Rp 20 miliar
Sebelum pengambilan keputusan, Jru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Jumanto membacakan laporan. Dijelaskan, tema pembangunan Gresik pada 2024 mendatang. Yakni transformasi industri ramah lingkungan, perdagangan yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan kesiapan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur, penanggulangan bencana banjir, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan pendidikan,” beber politisi PDI-P itu.
Dalam serangkaian pembahasan yang telah dilakukan bersama tim anggaran Pemkab Gresik. Disepakati bahwa finalisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 3,885 triliun. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 3,857 triliun.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyambut baik penyampaian yang disampaikan Banggar DPRD Gresik. Terlebih, proses pembahasan melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang. “Saran dan masukan yang sangat membangun demi meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
Alumnus Universitas Airlangga itu juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kesepahaman dalam menyusun APBD 2024. Dalam rangka menuju pembangunan Gresik yang lebih baik. “Untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Semoga memberikan apresiasi positif atas nota kesepakatan APBD 2024 yang telah disepakati bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengaku postur APBD Gresik 2024 dibuat surplus untuk menyelamatkan fiskal daerah. Sebab, defisit dibatasi maksimal 2,8 %. Akhirnya, kompromi diambil dengan melakukan banyak efesiensi dengan mengkaji program atau kegiatan yang super prioritas.
“Strategi menyelesaikan fiskal daerah dengan surplus. Karena di tahun 2023 sudah defisit,”ucap dia.
Beberapa kompromi yang disepakati yakni pengurangan anggaran belanja barang dan jasa dari hasil musyawarah rencana pembangunan aspiratif atau pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dan musrenbang tematik atau bantuan keuangan (BK) serta mengurangi tambahan tunjangan pegawai (TTP).
Kendati demikian, sambnng Nur Hamim, masih ada ruang untuk mengembalikan TPP maupun belanja barang dan jasa yang dilakukan efesiensi. Sebab, masih ada 10 bulan kedepannya yakni pada perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2024.
“Makanya, kita tekankan Pemkab Gresik harus menjadikan acuan hasil kajian dari Unair dan UGM dalam maksimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi,”papar dia.
Selain itu, catatan lainnya yakni wajib merumuskan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk optimalisasi pendapatan daerah. Termasuk sinergisitas dengan pihak ketiga melalui dana coorporate social responbility(CSR).
Komentar telah ditutup.
