GRESIK, Berita Utama- Anggota DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik untuk memenuhi kuota 60 persen tenaga kerja lokal sesuai peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Termasuk perusahaan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) khususnya PT. Freport Indonesia (PTFI).
Untuk itu, politisi Partai Golkar tersebut berjanji akan mengawal penuh warga Gresik yang mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja di PTFI dan PT. Smelting.
Dijelaskan, baru-baru ini melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, pihaknya secara langsung telah menyampaikan kepada Direktur Umum (Dirut) PTFI dan PT. Smelting untuk lebih memperhatikan warga Gresik khususnya ring 1 dalam setiap rekrutmen pekerja, agar kuota 60 persen tenaga kerja lokal dapat terpenuhi.
“Saya sudah sampaikan langsung kepada PT. Freeport dan dan PT. Smelting terkait keluh kesah yang dirasakan masyarakat Gresik dalam proses rekrutmen pekerja, dan kemarin dari 2170 orang bahkan bisa lebih yang melamar di PT. Freeport ternyata masih ada 270 orang yang hingga saat ini menunggu kepastian, ini sudah saya sampaikan ke Pak Toni Wenas, karena berkaitan dengan masyarakat Gresik,” kata Roro Esty kepada beritautama.co. Rabu (05/04/2023).
Ditambahkan, Kabupaten Gresik telah memiliki Perda yang mengatur tentang kewajiban perusahaan merekrut 60 persen tenaga kerja lokal. Maka seharusnya aturan tersebut betul-betul diperhatikan dan ditaati oleh pihak perusahaan.
“Maka aturan tersebut akan kita monitor dan kita lakukan pengawasan, dan ini sudah kita sampaikan sebelumnya ke pihak PT. Freeport dan dan PT. Smelting,” terangnya.
Roro Esty juga mengingatkan perusahaan-perusahaan termasuk PT. Freeport agar memenuhi kewajiban kepada masyarakat, mulai dari tanggung jawab sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility), maupun program-program lainnya yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar perusahaan.
“Apalagi PT. Freeport ini kan perusahaan besar. Jadi program-program CSR yang diberikan kepada masyarakat harus signifikan, jadi kalau masih kita dengar keberadaan industri tidak sebegitu berdampak di tengah masyarakat, maka ini tanda tanya besar, bagaimana komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak hanya terkait SDM tetapi juga program-program pemberdayaan,” beber dia.
Sebagai wakil rakyat,pihaknya berjanji tidak akan henti-hentinya untuk senantiasa melakukan pengawalan dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik terkait komitmen dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat sekitar.
“Kami akan tanyakan bagaimana komitmen dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat sekitar, jangan sampai perusahaan hanya beroperasi ibaratnya hanya pinjam wilayah tapi dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat sekitar, itu kan sangat meresahkan,” pungkasnya.
Komentar telah ditutup.
