Gresik – Beritautama.co – DPC. Kongres Advokat Indonesia (DPC KAI) Gresik mengajukan sengketa informasi publik terkait peristiwa penganiayaan (pembacokan) anak korban (Nuh Al-Mubarok) yang terjadi di Kecamatan Panceng Gresik, Jawa Timur.
Peristiwa ini sebenarnya sudah selesai, karena pelaku sudah divonis hukuman penjara kurungan di pengadilan. Namun DPC KAI Gresik yang dari awal melakukan pendampingan terhadap korban merasa hal ini tidak cukup adil untuk korban.
“Seharusnya korban juga bisa mendapat restitusi ganti rugi anak korban tindak pidana sesuai PP No. 43 Tahun 2017 tentang restitusi, sebagai pemenuhan hak-hak terhadap anak sebagai korban,” tutur Ali, advokat DPC KAI Gresik Yang juga menjabat sebagai Ketua.
Menurut Ali, restitusi yang sebelumnya telah diajukan tidak masuk ke dalam putusan pengadilan. Ia juga telah menanyakan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) selaku pendamping anak korban dari tahap Penyidikan sampai tahap Persidangan, kenapa Restitusi tidak dikawal dengan baik sebagai wujud perlindungan hak anak korban.
“Kami datang konfirmasi 2 (dua) kali ke kantor P2TP2A Kab. Gresik bertemu dengan Bu Ningsih, Kabid PPA&PUHA, untuk menanyakan perihal diatas, kami diminta mengajukan persurat, sehingga kami terbitkan Surat Permohonan Informasi ke Dinas KBPP&PA Kab. Gresik, selaku atasan P2TP2A Kab. Gresik,” jelas Ali menerangkan lebih lanjut, Kamis (20/1).
Ali menjelaskan, DPC KAI Gresik mengajukan permohonan informasi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan kami sempat kordinasi dengan Wakil Bupati Kab. Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd terkait permasalahan diatas.
“Beliau memberi petunjuk akan dikomunikasikan dengan Dinas terkait, KBPP&PA Kab. Gresik. Wabup menyampaikan bahwa Dinas terkait akan segera menghubungi kami untuk mencari win-win solutions, akan tetapi sampai 2 (dua) kali petunjuk dari Wabup tidak pernah dijalankan oleh Dinas terkait, sehingga kami menempuh jalur sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Jatim,” tutur Ali.
Laporan sementara sudah masuk dengan nomor perkara: 071/XII/KI-Prov.Jatim-PS/2021, dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Januari 2022 dengan agenda pemeriksaan awal-pembuktian.
Sidang ajudikasi non litigasi melalui daring ini telah digelar antara Adv. Moh. Nurul Ali, S.H.I., M.H., sebagai Pemohon dan Drg. Saifudin Ghozali, Kepala Dinas KBPP&PA Kab. Gresik selaku Termohon. Pada Selasa kemarin, Termohon tidak dapat hadir dan diwakili diwakili oleh Ir. Soerati Mardhiyaningsih, M.Si. selaku Kepala Bidang PPA&PUHA, sesuai Surat Tugas Nomor: 094/19/437.79/2022.
Saat sidang masuk ke obyek sengketa informasi publik, Termohon menyampaikan bahwa obyek bersifat rahasia atau informasi yang dikecualikan sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan pengujian konsekuensi terkait informasi yang dikecualikan sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
Saat ini sidang ditunda sampai ditetapkannya Surat Penetapan Pengujian Konsekuensi oleh PPID. DPC KAI Gresik berharap bahwa hukuman terhadap tersangka tidak cukup selama hak-hak korban tidak dipenuhi, salah satunya adalah dengan adanya restitusi ganti rugi sebagai korban. Red. Al Muhibbih
