Wamenaker: Pelindungan Pekerja harus Mulai Sejak Cari Kerja 

Beritautama.co - November 17, 2026
Wamenaker: Pelindungan Pekerja harus Mulai Sejak Cari Kerja 
Wamenaker Afriansyah Noor saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV - (Beritautama.co)
|

NASIONAL, Berita Utama– Pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses mencari pekerjaan, menjalani hubungan kerja, hingga berakhirnya masa kerja. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dijelaskan pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif. Proses penempatan tenaga kerja juga harus berlangsung secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi.

Ketentuan tersebut turut memberikan perhatian kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memperoleh kesempatan yang setara dalam memasuki dunia kerja.

Selain proses rekrutmen, pemerintah mengatur penyelenggaraan pemagangan agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan perusahaan. Pengaturannya meliputi kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” katanya.

Setelah memasuki hubungan kerja, perhatian pemerintah beralih pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan tenaga kerja. Afriansyah mengingatkan bahwa penerapan K3 merupakan hak fundamental setiap pekerja sehingga tidak boleh diperlakukan sebatas pemenuhan administrasi perusahaan.

“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.

Adapun ketika hubungan kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial. Upaya ini didukung pengawasan ketenagakerjaan yang profesional serta penegakan hukum secara tegas, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

Komentar telah ditutup.

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
Wamenaker: Pelindungan Pekerja harus Mulai Sejak Cari Kerja 

Wamenaker: Pelindungan Pekerja harus Mulai Sejak Cari Kerja 

Berita   Nasional   Sorotan
Jelang Penetapan UMK 2027, Bupati Gresik Ajak Diskusi Pimpinan Buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, Bupati Gresik Ajak Diskusi Pimpinan Buruh

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
TJSLP Jadi Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah

TJSLP Jadi Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Pemkab Gresik – Kodaeral V Teken Kerja Sama TMMD Pesisir 2026

Pemkab Gresik – Kodaeral V Teken Kerja Sama TMMD Pesisir 2026

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Kapolres Gresik Tekankan Keselamatan dan Penindakan Humanis di Operasi Zebra Semeru 2026

Kapolres Gresik Tekankan Keselamatan dan Penindakan Humanis di Operasi Zebra Semeru 2026

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Bupati Dorong Wujudkan Lingkungan Gresik Asri

Bupati Dorong Wujudkan Lingkungan Gresik Asri

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Jum’at Keramat, Bupati Gresik Rotasi 32 Pejabat

Jum’at Keramat, Bupati Gresik Rotasi 32 Pejabat

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
IDUL-FITRI-1446-IKLAN-FRAKSI-scaled