GRESIK, Berita Utama – Berbagai catatan kritis disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Gresik m terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum (PU) fraksi tersebut disampaikan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Gresik, Senin (20/4/2026).
“Evaluasi terhadap LKPJ perlu dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan pemerintah daerah ke depan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,”ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Imron Rosyadi.
Dijelaskan, PU Fraksi PKB terbagi dalam dua fokus utama, yakni capaian indikator kinerja daerah serta evaluasi berdasarkan pembagian urusan di masing-masing komisi DPRD.
Indeks Risiko Bencana (IRB) yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Selain itu, PKB juga menyoroti Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menggambarkan kapasitas serta kesiapan daerah dalam mengelola risiko bencana.
“Indikator ini penting untuk memastikan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi terhadap potensi bencana di Kabupaten Gresik,” ujar dia.
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), sambung dia, dinilai belum tertangani maksimal. Menurut mereka, indikator kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, sanitasi, dan akses air bersih.
PKB menilai sejumlah OPD belum optimal dalam menjalankan perannya, di antaranya Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU-Perkim, hingga Dinas Sosial.
Imron menilai program Gresik SOYA yang diharapkan menjadi inovasi intervensi kemiskinan juga belum mampu mendongkrak capaian IKM.
“Program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara kolaboratif, terukur, dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam sektor ketenagakerjaan, Fraksi PKB menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih belum sesuai target.
Menurut Imron, lulusan SMK dan SMA sederajat masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Gresik. Hal itu dinilai menunjukkan belum optimalnya sinkronisasi antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri.
“Link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri harus diperkuat agar lulusan sekolah siap kerja,” tegasnya.
Fraksi PKB juga menyoroti belum tercapainya target Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang diampu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Indeks tersebut mengukur kondisi kerukunan dan stabilitas sosial melalui empat dimensi utama, yakni ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman.
Sedangkan dalam catatan perkomisi,
Di bidang pemerintahan dan hukum, PKB menilai meskipun Indeks Pelayanan Publik (IPP) terpenuhi, masih terdapat persoalan di lapangan. Salah satunya terkait ketersediaan tinta dan ribbon untuk pencetakan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Selain itu, PKB menyoroti lemahnya kemandirian fiskal desa karena masih minimnya Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini menjadi catatan terhadap kinerja pendampingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Pada sektor perekonomian dan keuangan, Fraksi PKB meminta optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
PKB juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Giri Tirta dan Perseroda Gresik Migas, yang dinilai belum menunjukkan performa memadai.
“Penyertaan modal yang terus diberikan harus sejalan dengan peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujar Imron.
Di bidang pembangunan, PKB mencatat Indeks Konektivitas Wilayah dan Indeks Infrastruktur memang tercapai. Namun capaian tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat.
“Besarnya anggaran infrastruktur belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Pada sektor kesejahteraan rakyat, PKB menilai program-program yang dijalankan pemerintah daerah belum tepat guna. Hal itu terlihat dari belum tercapainya target Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Kemiskinan Multidimensi.
Fraksi PKB meminta seluruh OPD terkait lebih komprehensif membaca data dan fakta sosial di masyarakat, terutama di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.
Imron menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penguatan prioritas anggaran, efisiensi program, serta memastikan seluruh kebijakan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
“Program daerah harus menjawab persoalan riil warga, terutama kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Komentar telah ditutup.
